SURABAYA (Suarapubliknews) – Pelaksanaan PSBB harus seiring dengan penegakan hukum bagi siapapun yang melanggar. Oleh sebab itu, peran Pemkot dan Pemkab menjadi penting untuk nantinya membuat suatu penentuan sanksi selama jalannya PSBB.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menerima kedatangan Tim Pengawas (Timwas) Covid-19 DPR RI. “Kata kunci keberhasilan PSBB adalah keputusan Bupati dan Walikota menentukan sanksi yang diberikan. Penegakan hukum bisa menjadi penentu keefektifan jalannya PSBB di suatu wilayah,” katanya.
Kedatangan timwas tersebut tak lain adalah meninjau tentang proses penyelenggaraan penanganan pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia khususnya di Jawa Timur. Didampingi tim lengkap Gugus Tugas Covid-19 Jatim, Wagub melaporkan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim.
Selain itu terkait kepastian data penerima jaminan sosial, Wagub Emil menyampaikan bahwa Pemprov Jatim tengah melakukan proses penyisiran mendalam. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi penerima agar tidak terjadi tumpang tindih pada prosesnya.
“KPK mengeluarkan edaran, diharapkan dilakukan penyisiran di dalam data terpadu, ini sebenarnya layak atau tidak menerima bantuan,” jelas Emil.
Jika nantinya ditemukan bahwa sudah tidak layak dan ada orang lain yang lebih layak, maka datanya bisa diintegrasikan ke Kementerian Sosial. Rencananya bantuan sosial akan diberikan sebesar Rp 600 rb untuk tiga bulan ke hampir lima juta keluarga di Jatim. Bantuan tersebut diutamakan kepada keluarga yang termasuk ke dalam kategori rentan dan terdampak.
Senada dengan Wagub Emil, anggota DPR RI Dapil VIII Guntur Sasono, juga mendorong Pemprov Jatim untuk bisa mencegah tumpang tindih tersebut. “Bantuan yang dari segala macam ini, kiranya bisa menyatu, tidak tumpang tindih,” tuturnya.
Pendataan yang lebih baik juga diharapkan bisa menjangkau mereka-mereka yang tercatat sebagai ‘penghuni baru kemiskinan’. Dirinya juga mengaku telah mengajukan usulan program untuk menjangkau masyarakat terdampak melalui pembuatan Dapur Umum di tingkat desa atau kelurahan. “Tadi kita menyarankan untuk minimal di desa ada semacam Dapur Umum. Saya pikir ini bisa dikembangkan,” tambahnya. (q cox, tama dinie)
