Gelar Reses Via Tele Konferensi, Reni Astuti Paparkan Pentingnya Kampung Tangguh, BST hingga PPDB

SURABAYA (Suarapubliknews) – Merujuk imbauan pemerintah agar menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan untuk menekan laju penyebaran covid-19, Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya melaksanakan reses masa persidangan III Tahun 2020 tidak seperti biasanya, yakni dengan cara virtual melalui tele konferensi.

Reses berlangsung pada tanggal 15-20 Juni 2020 yang dilakukan di 6 (enam) titik yang berbeda, yang pada kesempatan kali ini Reni selalu menekankan pentingnya protokol kesehatan jika ingin keluar dari masa wabah corona.

Reni mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah diantaranya selalu memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.

Reni menjelaskan, angka kasus covid-19 yang masih tinggi di Surabaya walaupun tingkat kesembuhan merangkak naik, oleh karena itu masyarakat diminta untuk menjaga diri, menjaga anggota keluarga dan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan dan mencegah covid.

“Menjaga kesehatan diri juga berarti menjaga orang lain dan tenaga kesehatan yang bertugas,”pesan Reni. Minggu (21/06/2020)

Reni juga menerangkan bahwa usulan pembangunan banyak yang terhambat di tahun 2020, karena alokasi anggaran difokuskan untuk penanganan covid-19, sehingga banyak proyek pembangunan yang ditunda.

“Sementara anggaran kesehatan dan pendidikan cenderung tetap, tidak mengalami banyak perubahan,” terang Bacawali Surabaya 2020 asal PKS ini.

Pada bidang pendidikan, Reni mengingatkan agar setiap orang memperhatikan jadwal PPDB dan RT RW diminta memastikan warga bisa melanjutkan sekolah minimal hinggal SMA/SMK.

Harapannya di tengah pandemi ini, warga bisa saling tolong menolong. Jika ada warga yang tidak mampu yang belum mendapat intervensi bantuan dari pemerintah dapat dilaporkan kepadanya.

Berikut pengaduan yang sering dikeluhkan dan ditanyakan oleh warga selama reses dewan:

Perihal bantuan sosial langsung (BST) yang tidak tepat sasaran, warga ada yang sudah tercantum di papan pengumuman kelurahan sebagai penerima tetapi belum dapat, ada yang bantuannya dibatalkan di bulan berikutnya, kemudian ada yang belum mendapatkan bantuan sama sekali.

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Reni memberikan tanggapan:

 Nama, NIK dan fotocopy KTP dicatat dan disampaikan. Nanti akan ditindaklanjuti oleh dinsos. Walau ditengah pandemi, hak warga yang merupakan kewajiban pemerintah harus dipenuhi. Tidak perlu warga harus meminta dulu, seharusnya sudah harus dipenuhi. Masukan-masukan warga ke Pemkot harus ditindaklanjuti. Warga yang tidak mampu jangan sampai tidak mendapatkan intervensi dari pemerintah.

2. Perihal kampung tangguh wani yang belum mendapatkan support anggaran. Tidak semua warga mampu swadaya.

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Reni memberikan tanggapan :

 Kampung wani ini merupakan saran dari Kapolda Jatim yang sudah berjalan juga di beberapa kota kabupaten di Jatim

 Saya mendorong agar Pemkot melakukan mapping dari 1360 RW dari 154 Kelurahan di Surabaya, mana yang bisa swadaya mana yang tidak. Terutama untuk RW yang banyak warganya tidak mampu.

 Beban biaya jangan diberikan pada warga. APBD seharusnya mampu memberikan support anggaran bagi kampung tangguh terutama kampung yang rawan dan jumlah kasus covid-19 tinggi.

 Support APBD tidak meniadakan semangat gotong royong dan swadaya warga, melainkan memberikan stimulus/dorongan atas partisipasi warga.

3. Perihal protokol dalam pemakaman dan pengurusan jenazah yang berkaitan dengan covid-19. Hasil tes swab belum keluar tetapi jenazah diperlakukan sebagai pasien positif. Walau kemudian setelah dikuburkan, pasien diketahui negatif hasil tes swab nya.

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Reni memberikan tanggapan sbb:

 Ada banyak yang berubah akibat covid. Jika dulu ada yang meninggal kita bisa memandikan jenazah, membuka kain kafan ikut menguburkan. Kemudian kita juga dapat menghibur orang yang ditinggalkan dengan datang takziyah. Reni menuturkan ia dapat memahami perasaan warga yang berduka.

 RS diwajibkan untuk manaati protokol pemulasaran jenazah sebagai antisipasi jika jenazah terkena covid. RS wajib memperlakukan jenazah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut oleh jenazah dan keluarganya. Keluarga yang berduka diminta legowo dan memberikan kepercayaan pada pemerintah dan RS. Adapun dinas kesehatan pemkot Surabaya agar menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan ke semua RS serta support sarana prasarana RS.

 Kemudian berkaitan dengan tes swab,Reni mendorong dan terus mengupayakan agar hasil swab dapat dipercepat. Agar pasien sebelum meninggal hasil tes swab sudah keluar, agar makin memberi rasa aman ke keluarga terkait penanganan jenazahnya.

4. Perihal PPDB dan pendidikan di masa pandemi. Warga yang lokasi jauh dari sekolah negeri mengeluhkan sistem zonasi karena rumah jauh dari SMP dan SMA Negeri. Tidak meratanya SMA Negeri di masing-masing kecamatan. Bagaimana keberlangsungan pendidikan di masa pandemi.

Berkaitan dengan pertanyaan sistem zonasi, Reni memberikan tanggapan:

 Ada perubahan persentase zonasi. Dahulu hampir 80% sekarang 50%. Hal tersebut membuka lebih besar persentase jalur prestasi. Jalur prestasi tidak berdasarkan ujian nasional karena ujian nasional ditiadakan diganti dengan jalur prestasi dengan rerata nilai rapot.

 Masih banyak orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri. Sekolah negeri masih ramai peminat. Sistem zonasi juga mendorong pemerataan pendidikan. Mendorong sekolah swasta untuk semangat terus memperbaiki kualitas. Kini udah mulai banyak sekolah swasta yang berkualitas. Pemkot juga harus beri perhatian ke semua sekolah baik negeri maupun swasta.

 Pada jalur mitra warga, Dinas Pendidikan akan menempatkan siswa yang masuk database MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ke sekolah negeri terdekat dari rumah. Jika tidak diterima di sekolah negeri Pemkot akan bekerja sama dengan menggalang CSR agar siswa mitra warga dapat bersekolah secara gratis di sekolah swasta.

 Jika ada warga yang tidak dapat sekolah karena kesulitan biaya dapat dilaporkan melalui pak RW. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenyam pendidikan. Kita akan dampingi dan kawal sesuai juknis yang sudah diatur di perwali PPDB.

Berkaitan dengan pertanyaan tidak meratanya SMA Negeri di masing-masing kecamatan, Reni memberikan tanggapan:

 SMA bukan kewenangan pemerintah kota melainkan pemerintah provinsi.

 Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan hari aspirasi, sehingga warga dapat mengajukan aspirasi berkaitan dengan pemerataan SMA Negeri di Surabaya dan dapat mengajukan pendirian SMA Negeri di Kec Sukomanunggal jika memang dibutuhkan.

 Nantinya Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur akan menyampaikan aspirasi tersebut pada Pemprov dan kemudian tentunya perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pendirian SMA Negeri.

Berkaitan dengan pertanyaan pendidikan di tengah pandemi, Reni memberikan tanggapan:

 Kebijakan pendidikan mengikuti arahan mendikbud. Tahun ajaran baru tetap pada akhir Juni. Tetapi pembelajaran masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Peraturan mendikbud mengatur BOS bisa digunakan untuk membeli paketan data. Pemkot kita dorong agar menganggarkan terkait kemudahan siswa belajar daring tanpa membebani siswa biaya paket utamanya bagi warga tidak mampu.

 Sekolah belum bisa dilakukan tatap muka, karena kondisi kasus masih tinggi dan itu berbahaya untuk anak-anak kita. Pendidikan tatap muka hanya dapat diselenggarakan di zona hijau. Jika suatu saat dimungkinkan untuk tatap muka, maka perlu kajian pandemi yang mendalam dengan pakar epidemiologi dan dokter anak.

 Saya mendorong Dinas Pendidikan agar melakukan inovasi pembelajaran daring agar siswa senang dan semangat belajar daring.

5. Perihal ekonomi warga yang semakin sulit di tengah pandemi.

 Untuk UMKM dibutuhkan kreativitas dan mengambil momen agar produk laku. Jualan secara online. Jeli dalam melihat peluang, produk apa yang dibutuhkan. Cari informasi dan referensi agar jualan laku. Dapat dimulai melalui jualan ke orang terdekat. Bangun relasi dan jaringan dengan pelaku usaha lainnya.

 Pemkot membuat Membuat regulasi yang mendukung terbentuknya iklim usaha yang mendukung pelaku usaha.

 Kemudahan akses infomasi dan pengurusan izin bagi pelaku usaha.

Diakhir paparannya, Reni mengatakan bahwa setiap kegiatan reses ditutup dengan doa bersama agar diberikan kesehatan dan pandemi covid-19 dapat segera berakhir. Kemudian warga juga mendoakan agar Reni bersama pemerintah kota Surabaya dapat menjalankan tugas dengan baik, khususnya dalam upaya menahan laju dan penanganan covid-19 di Surabaya. (q cox)

Reply