SURABAYA (Suarapubliknews) – Organisasi-organisasi wanita yang ada di Jatim diharapkan dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam menangani berbagai permasalahan sosial.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Jawa Timur dengan Tujuh Organisasi Wanita di Jatim mengatakan dengan melibatkan organisasi wanita maka permasalahan sosial mampu diselesaikan hingga akar rumput.
“Dalam menangani kompleksitas masalah sosial, tentunya kami memiliki keterbatasan jangkauan. Kami melihat ibu-ibu punya akses yang lebih dekat ke masyarakat terutama dalam kesehariannya,” katanya.
Ketujuh organisasi wanita tersebut adalah Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jatim, PW Aisyiyah Jatim, PW Fatayat NU Jatim, Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jatim, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jatim, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jatim, dan Pimpinan Wanita Katolik RI DPD Jatim.
Menurutnya, hulu berbagai masalah sosial adalah masih banyaknya masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi. Sehingga, mereka tidak bisa memiliki Kartu Keluarga (KK) yang menyebabkan anaknya tidak memiliki akte kelahiran.
“Hal ini mengakibatkan mereka tidak bisa mendapatkan atau terdaftar dalam program sosial pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Program Keluarga Harapan (PKH),” lanjut Khofifah.
Khofifah mengajak ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi wanita untuk secara maksimal ikut menyisir masyarakat yang belum memiliki persuratan administrasi kependudukan resmi.
“Kemiskinan terjadi turun temurun karena ada masalah di hulu yang tidak terselesaikan. Apalagi kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari perkotaan. Menyisir masalah kependudukan ini menjadi bagian dalam menyelesaikan kemiskinan dari hulunya,” ajaknya.
Ditambahkannya, dengan melibatkan organisasi wanita maka pembagian segmennya akan lebih jelas dan efektif. Misalnya, masalah ekonomi perempuan melibatkan IWAPI, posyandu dengan PKK, kemudian masalah konseling perempuan dan anak bisa melibatkan Muslimat, Fatayat, Aisyiyah maupun Nasiyatul Aisyiyah.
Selain masalah sosial, lanjutnya, berbagai masalah mendasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian serius Pemprov Jatim dalam menggandeng organisasi wanita. Di bidang kesehatan, dengan mengeliminir penderita stunting, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim akan terus meningkat.
Hal ini karena stunting berkaitan dengan perkembangan otak atau kecerdasan. Sedangkan di bidang pendidikan, organisasi wanita diharapkan mampu ikut menyisir masyarakat yang belum mengikuti program kejar paket.
Lebih lanjut menurutnya, era revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi saat ini dapat menjadi dampak buruk bila tidak diantisipasi. Menurutnya disinilah peran ibu-ibu dibutuhkan dalam mendidik anaknya agar tidak terlena dan teralienasi dari lingkungannya karena gawai atau gadget.
“Jangan sampai anak-anak terlena dengan dunia maya sehingga dengan dunia nyata berjarak. Bila ini tidak dikendalikan maka silaturahmi bisa berkurang, Tanya kabar orang tua cukup lewat pesan singkat. Nilai-nilai hormat pada orang tua ini harus terus dibangun,” tandasnya. (q cox, Tama Dinie)
