SURABAYA (Suarapubliknews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan pentingnya pembangunan SDM. Bahwa salah satu yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan adalah kualitas SDM, seperti yang tertuang dalam lima program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI.
Seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing maka PR yang harus kita lakukan adalah menurunkan angka stunting, termasuk di dalamnya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), katanya.
Penurunan angka stunting, AKI dan AKB ini, lanjutnya, harus menjadi satu kesatuan. Hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut menjadi referensi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing.
Untuk itu saya berpesan kepada Ketua TP PKK baik provinsi maupun kab/kota untuk memperhatikan hal ini secara serius mengingat hal tersebut erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing kita, tegasnya.
Ditambahkannya, sektor UMKM menjadi backbone atau tulang punggung perekonomian Jatim. Dimana kontribusi UMKM Jatim sebesar 56,94 persen dalam PDRB Jatim Tahun 2019. Untuk itu, Khofifah meminta para Kepala Daerah untuk memaksimalkan peran UMKM dan menyiapkan transformasi digital bagi pelaku UMKM.
Ditambah saat ini Bank Indonesia perwakilan Jatim juga sedang menyiapkan dan memfinalisasi Rumah Kurasi. Keberadaan Rumah Kurasi ini menjadi penting untuk menyiapkan standardisasi dari produk-produk UMKM yang siap diekspor ke luar negeri. Kemudian Kementerian Perdagangan juga sedang menyiapkan pilot project berupa Export Center bagi pelaku UMKM, artinya ada market yang hari ini terbuka cukup luas bagi masyarakat Jatim, ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga menjelaskan bahwa Provinsi Jatim mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi untuk menjalankan Perpres No. 80 Tahun 2019. Perpres tersebut berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. Hal ini perlu diikuti sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jatim untuk melaksanakan.
Perpres ini isinya adalah percepatan pembangunan ekonomi di Jatim. Sebagian besar memang berada di Kawasan Gerbangkertsusila. Surabaya menjadi episentrum, kemudian Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan. Karena itu Ring 1 di Jatim ini akan mendapatkan tug
as cukup besar dan luas pada Perpres No. 80 Tahun 2019, jelas Khofifah.
Ditambahkan, Rapat Koordinasi dan Desk terkait Perpres No. 80 Tahun 2019 juga telah dilakukan dengan Tim dari Kemenko Perekonomian. Namun hal ini juga membutuhkan koordinasi kembali dengan Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota yang baru saja dilantik.
Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Dan surroundingnya Lamongan, Mojokerto, Pasuruan ini akan menjadi titik-titik strategis karena industrial estate berada di dalamnya. Ada keputusan bahwa JIIPE Gresik sudah akan ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di Sidoarjo, akan ada Kawasan Industri Halal yang berbasis IKM pertama di Indonesia, tambahnya.
Di akhir, Khofifah meminta agar tercipta harmonisasi hubungan antara para kepala daerah dengan DPRD kab/kota-nya. Sehingga dalam proses pembangunan daerah tercipta sinergi dan kolaborasi yang baik. Termasuk menjaga kerukunan, toleransi, persaudaraan kebangsaan dan saling menghormati satu dengan yang lain.
Selamat melaksanakan tugas kepada seluruh Bupati – Walikota dan Wakil Bupati – Wakil Walikota. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam upaya memaksimalkan dedikasi, pengabdian dan tentu kami berharap sinergi antara kab dan provinsi akan tetap terbangun dengan baik. Sinergi dan kolaborasi ini yang akan menjadi kekuatan kita, pungkasnya.(q cox, tama dinie)
