GRESIK (Suarapubliknews) – Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan 2.020 sertifikat tanah untuk masyarakat Gresik, Lamongan, Bangkalan, Surabaya dan Sidoarjo. Didampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kab. Gresik.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan pada tahun 2024 semua bidang tanah di Jatim sudah tersertifikat. Beliau juga meminta agar sertifikat yang sudah diterima digunakan sebagaimana mestinya. “Sertifikat bisa digunakan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat,” katanya
Sertifikat tanah sebanyak 2.020 diberikan dengan rincian dua ribu sertifikat tanah masyarakat dan 20 aset pemerintah daerah dan kabupaten. Untuk 20 aset pemerintah daerah diserahkan langsung Presiden RI, dan diterima langsung oleh kepala BPKAD Jawa Timur Bobby Soemiarsono.
Secara keseluruhan pada tahun 2019 sudah ada 11.200.000 bidang tanah yang sudah disertifikatkan. Secara keseluruhan masih ada 9,4 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Sementara itu, di Kab. Gresik 51 persen tanah sudah terdaftar. Masih ada 383 ribu bidang tanah yang sedang disertifikatkan. Targetnya empat tahun mendatang sudah selesai semua.
Presiden RI, Joko Widodo meminta, bagi masyarakat yang sudah memegang sertifikat, untuk berhati hati saat menggunakannya. Sertifikat boleh dijadikan agunan hanya untuk modal usaha, investasi dan modal kerja.
“Sertifikat tanah, jangan diagunkan hanya untuk. konsumtif seperti membeli mobil. Gunakan untuk usaha, baru keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk membeli mobil dan kepentingan lain,” jelasnya.
Jokowi juga meminta, bagi yang sudah memiliki sertifikat untuk merawatnya. Sertifikat yang sudah dipegang dibungkus plastik agar tidak rusak. Kemudian di foto copy dan disimpan di tempat yang aman.” Tujuan dari di fotocopy adalah apabila hilang bisa diurus dengan mudah,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil menegaskan seluruh tanah di Jatim ditargetkan akan bersertifikat semua pada Tahun 2024. Target tersebut merupakan perintah Presiden RI yang wajib dilaksanakan.” Masyarakat harus bersabar karena proses sertifikasi tanah terus dilakukan sampai tuntas,” jelasnya.
Masyarakat yang sudah memiliki sertifikat, diminta untuk berhati-hati dalam penggunaannya. Sebagai contoh apabila digadaikan di bank. Masyarakat harus menghitung dengan rinci dan diukur berapa keperluannya, dan kemampuan membayar tiap bulannya. Apabila tidak bisa membayar angsuran tiap bulan, maka tanah akan hilang dan dilelang bank. “Gunakan sertifikat untuk modal usaha, jangan untuk konsumtif,” lanjutnya.
Adanya program Tanah Sertifikat Langsung (PTSL) memberikan banyak manfaat, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga pemerintah. Diantaranya diketahui batas desa jelas, meminimalisir sengketa tanah lebih mudah diselesaikan, tata ruang meningkat dan meningkatkan pinjaman uang perbankan untuk modal usaha. Pada tahun 2018, dari sertifikat yang dijadikan jaminan sebesar Rp. 91 triliun. Angka tersebut meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 109 triliun.
“Dengan masyarakat memiliki sertifikat, masyarakat bisa menjadikan sebagai agunan. Meskipun sebelumnya belum mempunyai akses perbankan. Janji kami paling lambat 2024 semua tanah di Jatim sudah bersertifikat. Tentunya perlu kerja keras dari BPN,” ujarnya
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur didampingi Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jawa Timur dan Pangkoarmada 2.
Masyarakat sangat antusias dengan kedatangan Presiden RI di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan merupakan kunjungan pertama Presiden di awal tahun 2020, yang tentunya memberikan semangat baru dan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat dan Pemprov Jatim. terlihat dari penyambutan yang disiapkan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah disekitar yang dilalui.
Turut menyertai Presiden dalam penyerahan sertifikat untuk masyarakat di Gresik antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, serta Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman dan Putri Tanjung. (q cox, Tama Dinie)
