TANAH BUMBU (Suarapubliknews) – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) RI Airlangga Sutarto melakukan rapat koordinasi (Rakor) virtual soal penanganan Covid-19.
Rakor diikuti Bupati Walikota se-Kalimantan Selatan, yang dipandu Pj.Gubernur Safrizal ZA di Gedung Ideham Khalid Banjarbaru, yang terhubung dengan ruang DLR perkantoran Bupati Tanbu. Jumat (20/08/2021) .
Dihadapan Menko, Bupati Tanah Bumbu dr. H. Zairullah Azhar melaporkan persoalan sekaligus pekembangan penanganan Covid di Tanah Bumbu.
Zairullah menyebut, bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sudah melakukan langkah strategis dalam hal penanganan Covid. Mulai pendirian Posko di setiap Desa, Sosialisasi hingga menyiapkan rumah sakit darurat.
Namun saat ini persoalan yang sangat penting disampaikan Bupati Tanbu kepada Menko Perekonomian maupun pemerintah pusat yakni soal vaksinasi.
Bupati melaporkan, jika pelaksanaan vaksinasi di Tanah Bumbu pada dosis pertama sekitar 11,7 %. Sedangkan Dosis kedua 7,2% dan dosis ketiga baru 0,01 %.
Sehingga menurutnya, sebagaimana yang pernah siusulkan kepada Pj. Gubernur, agar ada penambahan vaksin untuk Kabupaten Tanah Bumbu, mengingat antusias warga ke tempat vaksinasi.
Namun kenyataan, lanjut Bupati, saat ini Pemerintah Daerah mengalami persoalan keterbatasan yang harus dicarikan jalan keluarnya.
“Sebagaimana kita dengar bahwa bakal ada tambahan Vaksin sebanyak 70 juta dan semoga ini bisa terbagi, kerena harapan kami supaya ada keseimbangan, bukan hanya di pulau Jawa tapi di luar pulau Jawa khususnya seperti Kalsel,” pintanya.
Terangnya lagi, vaksinasi ini sejatinya harus dilakukan maksimal, sehingga seimbang dengan kegiatan yang telah dilakukan yang sifatnya dari hulu dan berkaitan dengan P3M maupun 5 M.
Oleh sebab itu Bupati Tanbu mengusulkan kepada pihak pusat agar pembagian vaksin bisa secepatnya, sehingga langkah strategis yang dilakukan selama ini bisa seimbang dan lebih sinergis.
“Bahkan jadi catatan khusus, kalau misalnya pemerintah pusat secara nasional memang belum bisa melakukan penganggaran secara maksimal, kita usul agar daerah daerah diberikan kelonggaran untu pembelian vaksin, tapi tentu mendapatkan payung hukum agar pelaksanaan itu bisa mendapatkan legalitas,” jelasnya
“Selaku dokter saya merasa miris rasanya, segala yang kita lakukan gerakan pencegahan seperti 5 M penyuluhan masker dan cuci tangan tapi vaksin tidak ada,”tutupnya.
Sebagaimana respon Menko Perekonomian. Terkait fakta di lapangan soal meningkatnya animo warga untuk divaksin itu sudah dilaporkan kepada Presiden.
“Saya melaporkan kepada presiden, masyarakat begitu antusias bahkan ada yang saat pulang, namun vaksin nya sudah habis. Presiden pun menjawab bahwa semua punya persoalan yang sama di tiap daerah,”imbuhnya.
Persoalan mendasar, pemenuhan vaksin itu tak seperti membeli pisang goreng. Jadi ini harus pesan sesuai schedule.
“Ini baru pesanan Minggu ke empat jadi sesuai dengan vaksin datang kita langsung bagikan,” ujarnya.
Saat ini pemerintah sudah membeli vaksin sampai akhir tahun dengan jumlah 428 juta .Namun dari jumlah itu baru yang 90 juta yang bisa di vaksinasi di semester satu.dan semester dua.Namun pemerintah pusat sudah bikin program
“semoga ini tetap sesuai schedule dan pembagian vaksin di Kalsel bisa sesuai harapan masyarakat dan kepala daerah nya,”pungkasnya .
Sementara itu Rakor virtual bersama Menko Perekonomian RI dan PJ.Gubernur Kalsel dihadiri Kejari Tanbu dan Kapolres Tanbu. (q cox, Imran)
