SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Komisi B DPRD Surabaya memunculkan Raperda Inisiatif Ekonomi Kreatif dengan tujuan mendorong Pemkot Surabaya agar semakin memberdayakan industri ekonomi kreatif jenis UMKM yang selama ini telah menjadi binaan.
Baktiono anggota Komisi B DPRD Surabaya mengatakan, jika sebenarnya Pemkot Surabaya sangat bisa membantu menghidupkan usaha mikro kecil menengah, karena memiliki pegawai dan staf dengan jumlah puluhan ribu.
“Jumlah pegawai Pemkot itu lebih dari 25 ribu, itu belum termasuk staf outsourcing yang jumlahnya sekira 5 ribuan. Jika seluruh pegawai ini diwajibkan mengkonsumsi dan menggunakan produk lokal hasil UMKM binaan, maka hasilnya akan luar biasa,” ucapnya. Senin (5/2/2018)
Contohnya, lanjut dia, jika saja Pemkot membuat kebijakan soal kewajiban menggunakan baju batik hasil produk lokal (UMKM binaan) selama 2-3 hari dalam seminggu, maka berbagai pelatihan yang selama ini digeber sudah bisa mendapatkan out put yang jelas.
“Bisa kita bayangkan, seluruh staf dan pegawai pemkot menggunakan batik hasil UMKM, tentu dengan harga yang terjangkau, caranya jangan batik tulis, tetapi batik cetakan, lantas siapa yang nyetak, ya UMKM binaan itu juga, dengan demikian mereka bisa semakin hidup, begitu juga dengan sepatu, kan di Dolly sudah di produksi,” tandasnya.
Tidak hanya itu, terkait UMKM penghasil makanan, minuman, jajanan dan camilan, politisi PDIP ini juga menyampaikan angan-angannya, agar suatu saat mendapatkan sajian hasil produk UMKM pada saat mengkuti rapat–rapat kerja di lingkungan pemkot Surabaya.
“Rapat di Balai Kota, di dinas, di kecamatan dan termasuk di DPRD Surabaya, itu dalam setiap harinya ada dan jumlah kebutuhannya tidak sedikit, harusnya lebih menonjolkan sajian produk-produk hasil UMKM binaan ini dengan cara membelinya, bukan malah hasil produk penjual makanan milik para pengusaha besar,” tutupnya. (q cox)
