Ini Pesan Bupati Sudian Noor di Acara Sosialisasi PP RKA SKPD 2021 Pemkab Tanbu

Kesehatan, Penguatan Ekonomi, dan JPS Jadi Prioritas Penyusunan RKA

BATULICIN (Suarapubliknews) – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2021, bertempat di Mahligai Bersujud, Senin (05/10/2020).

Sosialisasi dibuka Bupati H. Sudian Noor dan dihadiri oleh Kepala SKPD dan Kasubag Perencanaan Keuangan SKPD Pemkab Tanbu.

Bupati H. Sudian Noor saat membuka sosialisasi itu menekankan tiga hal yang menjadi prioritas yakni kesehatan, penguatan ekonomi, dan jaring pengaman sosial (JPS).

“Pelayanan kesehatan gratis masih terus berlanjut sampai saat ini dan kedepannya,” sebut Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta kepada Dinkes beserta jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pembenahan sektor kesehatan agar memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sebagai contoh, sebut Bupati, Dinkes harus membuat strategi agar masyarakat yang berobat tidak bolak-balik mengurus administrasi.

Misalnya saja warga yang rumahnya berdekatan dengan RSUD tetapi harus berobat ke Puskesmas yang jaraknya lebih jauh dari rumah warga tersebut.

“Administrasi memang penting, namun pelayanan kesehatan masyarakat tetap diutamakan. Selain itu, jangan sampai ada warga yang tertolak karena tidak ada BPJS,” ujarnya.

Berkaitan dengan kesehatan ini pula, program sanitasi juga menjadi priorotas pemerintah daerah.

Salah satunya yaitu melalui gratis pemasangan sambungan baru air bersih bagi masyarakat.

Dikatakan Bupati, hingga tahun 2020 telah ada sebanyak 8.000 SR gratis dan tahun 2021 akan ada lagi program gratis sambungan baru.

Disektor ekonomi, Bupati ingin program penguatan UMKM dan IKM. Sedangkan JPS dimaksudkan untuk memulihkan perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

Tidak hanya itu, infrastruktur tak luput dari perhatian H. Sudian Noor.

Pembangunan infrastruktur harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat melalui musrenbang desa.

“Pembangunan infrastruktur harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bukan infrastruktur yang dikerjakan asal-asalan atau tidak masuk musrembang desa,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan, seluruh program yang direncanakan oleh SKPD agar terhubung sekaligus dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah yang telah ditetapkan. (q cox, Imran)

Reply