JAKARTA (Suarapubliknews) – Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) mengapresiasi hasil riset yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap pelaku sekolahrumah atau homeschooling.
Koordinator Nasional Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI), Ellen Nugroho mengatakan riset ini memberi sumbangan baru terhadap khazanah penelitian tentang HS yang masih sedikit di Indonesia. PHI berharap ke depannya makin banyak akademisi yang meneliti soal HS dan menginformasikan hasil risetnya ke publik.
“Catatannya, para peneliti perlu sangat cermat melakukan riset literatur tentang isu HS ini, khususnya aspek sejarah, filosofi, dan metode HS, karena saat ini banyak salah kaprah pemahaman yang beredar tentang HS, baik di antara pejabat pemerintah maupun masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis.
PHI menyayangkan kekacauan pengertian homeschooling yang terjadi dalam riset ini karena tim peneliti menjadikan Permendikbud 129/2014 sebagai landasan definisi HS. Memang kekacauan definisi HS dimulai dari Permendikbud tersebut yang membagi sekolahrumah menjadi SR tunggal, SR majemuk, dan SR komunitas – kategorisasi yang tidak jelas dasar literatur akademisnya dan menumpangtindihkan konsep pendidikan berbasis keluarga dengan konsep pendidikan berbasis lembaga.
Akibatnya, lembaga-lembaga berlabel HS dianggap HS yang sebenarnya. Padahal dalam sejarah kemunculannya, HS selalu berarti pendidikan berbasis keluarga, bukan pendidikan berbasis lembaga. Kalau sampai ada pihak memakai label HS untuk merekrut siswa umum (bukan anak kandung/perwaliannya), secara esensi itu sudah bukan HS. Dengan kata lain, riset PPIM UIN sejak semula keliru mendefinisikan HS, sehingga salah dalam memilih sampel penelitian, dan dengan sendirinya cacat dalam hasil/simpulannya.
PHI menyayangkan adanya stereotip dan prasangka negatif dalam pernyataan Project Manager PPIM UIN (per berita) bahwa yang memilih homeschooling adalah orang-orang yang dikucilkan secara sosial.
“Kami menyebutnya prasangka karena tidak ada basis penelitiannya. Justru menurut riset, yang memilih untuk HS umumnya adalah orangtua berpendidikan tinggi, penuh perhatian pada pendidikan anaknya, dan berkomitmen mengoptimalkan potensi anak; tentang sosialisasi, orangtua homeschooler berkeyakinan bahwa sekolah buka satu-satunya tempat bersosialisasi (Hagen, 2011).,” lanjut Ellen.
Rata-rata orangtua homeschooler mengajari anak untuk respek dan bergaul luas lintas kalangan (Medlin, 2013). Dampaknya, rata-rata anak HS bisa bersosialisasi sama baik seperti anak sekolah (Blok, 2004), bahkan setelah dewasa lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial (Van Pelt dkk, 2009). Dibandingkan siswa sekolah formal, anak-anak homeschooler memiliki kualitas pertemanan lebih baik dengan sebaya maupun orangtua dan orang dewasa lainnya, kepribadiannya lebih bahagia dan optimis, kesadaran moral pun lebih berkembang (Medlin, 2013).
“Kami menolak klaim Project Manager PPIM UIN (per berita) bahwa anak yang tidak sekolah formal lebih besar potensinya untuk terkena paham radikalisme. Riset-riset terdahulu menunjukkan bahwa anak yang belajar di sekolah formal atau lembaga pendidikan nonformal pun rentan terpapar sikap intoleran dan radikalisme dengan persentase yang juga signifikan,” tutupnya.
Sebelumnya dalam acara bertema “Radikalisme dan Homeschooling: Menakar Ketahanan dan Kerentanan” itu dipaparkan “risiko persebaran ideologi ekstrem intoleran lewat gerakan SR”. Koordinator penelitian Arif Subhan menyampaikan riset ini dilatarbelakangi kasus bom Surabaya pertengahan 2018.
Penelitian ini membagi dua jenis sekolahrumah, yakni sekolahrumah berbasis non-agama dan sekolahrumah berbasis agama. Pada jenis kedua ini, terdapat tiga bagian, yakni sekolahrumah berbasis Islam salafi inklusif, sekolahrumah berbasis Islam salafi eksklusif, dan sekolahrumah berbasis non-Islam (nu.or.id, 29/11). (q cox, Tama Dinie)
