Keluhkan Fasilitas Gedung Hi Tech Mall, Pedagang ITE dan UMKM Mengadu ke Dewan

SURABAYA (Suarapubliknews) – Pedagang ITE dan UMKM yang saat ini menempati stan di Gedung Hi Tech Mall Surabaya, telah menyampaikan keluhan kepada Komisi B DPRD Surabaya terkait minimnya fasilitas.

Oleh karenanya, komisi yang membidangi perekonomian sedianya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan dinas terkait pada hari ini Senin (14/09/2020), namun akhirnya ditunda karena miskomunikasi.

Pasalnya, peserta rapat hearing (anggota Komisi B dan dinas terkait) telah menunggu hingga pukul 13.25 wib di ruang komisi B, sementara perwakilan pedagang Hi Tech Mall dan UMKM juga telah datang sejak pukul 13.25 WIB tapi menunggu di ruang sidang utama di lantai 3.

“Sebenarnya Komisi B dan Dinas sudah menunggu di ruang komisi B namun ditunggu tidak datang maka hearing ditunda. Insya Allah, minggu ini akan kita undang kembali semuannya” ujar Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya. Senin (14/09/2020)

Menanggapi penjelasan tersebut, Rudi Abdullah Ketua Paguyuban Pedagang IT dan UMKM Hi Tech Mall, menyatakan jika pihaknya tidak mempersoalkan karena sebelumnya telah menyampaikan aspirasinya.

“Ya ada penundaan karena ada mis jadwal atau lokasi sehingga terjadi kesalahpahaman, saya rasa itu tidak masalah. Mulai 1 april 2019 sampai sekarang kondisi perdagangan di dalam THR Mall minim fasilitas,” ujar Rudi Abdullah

Dia berharap, Pemkot Surabaya bisa menjadi pengelola langsung Gedung Hi Tech Mall, sehingga tidak lagi memerlukan hadinya pihak ketiga sebagai investor, karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda terrealisasi.

“Karena gedungnya, tanah dan pedagang sudah milik pemerintah kota surabaya dan pemerintah kota dinilai bisa mengelola sendiri bahkan sudah ditunggu lama. Sampai sekarang kami tunggu, tapi terealisasinya kapan, agar THR Mall ada pengelolanya,” kata Rudi.

Rudi meminta agar pengelola bisa segera mengembalikan semua fasilitas seperti sebelumnya, sehingga para pedagang bisa bekerja dengan normal.

“Selama ini, tidak bisa bekerja dengan normal. WPS tidak ada, komunikasi kesulitan, apalagi Wifi juga tidak ada pengganti WPS. ATM juga tidak ada disana, kalau ada transaksi kita harus ke indomart mengantarkan pembeli untuk transaksi, bahkan sinyal pun tidak ada kita harus keluar,” ungkap Rudi.

Namun disisi lain, kata Rudi, pada 10 agustus lalu pihaknya mendapat surat pemberitahuan dari Pemkot terkait tagihan. Namun sebenarnya menurut dia juga tidak ada masalah jika semua fasilitas dipenuhi, karena padagang telah menempati stan sejak 1 april 2019. (q cox)

Reply