Komisi B DPRD Surabaya Setujui Penambahan Anggaran DKPP di RAPBD Tahun 2023

SURABAYA (Suarapubliknews) – Dalam rapat pembahasan RAPBD tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp 10 Miliar sehingga totalnya menjadi Rp 66,4 Miliar.

Atas hal ini, Komisi B DPRD Kota Surabaya menilai bahwa munculnya penambahan anggaran adalah hal yang realistis, karena anggaran tersebut sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan bagi nelayan dan petani di kota Surabaya.

“Ada pengajuan tambahan anggaran sekitar Rp. 10 miliar. Dan kami menilai realistis,” kata Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, pada Jumat (28/10/2022).

Anas menambahkan, hal tersebut terungkap saat pihaknya meminta DKPP untuk merinci kebutuhan apa saja yang diakomodir dari tambahan anggaran yang diajukan tersebut.

“Setelah kita mengundang kembali karena ingin mengetahui dan mem- breakdown anggaran tersebut untuk apa saja,” tambahnya.

Dari breakdown anggaran tersebut, kata Anas, terlihat bahwa penambahan anggaran tersebut diperuntukkan bagi pemberdayaan nelayan dan petani serta peternak di Surabaya.

“Rp 10 Miliar itu ada pemberdayaan MBR, penambahan pakan ayam untuk peternak, sedang untuk petani ada penambahan beni dan bibit serta mesin panen padi, serta untuk pakan ternak,” lanjut Anas.

Anas juga memastikan, bahwa penambahan Rp 10 Miliar tersebut juga diperuntukkan untuk pemberdayaan nelayan.

“Tambahan tersebut untuk tambahan perlengkapan nelayan seperti kano, perahu dan jala. Dan juga penambahan perahu wisata dan perahu nelayan,” bebernya.

Oleh karena itu, pihaknya mengamini penambahan anggaraan tersebut karena digunakan untuk kepentingan masyarakat Surabaya.

“Ini sesuai komitmen dari pak wali kota yang memberikan prioritas bagi nelayan dan petani serta peternak di Surabaya,” kata Anas.

Selain itu, politisi PDIP ini menambahkan bahwa ini menjadi solusi karena di surabaya ini untuk membuka lahan pertanian sangat sulit.

“Pembukaan lahan baru pertanian masih sulit di surabaya dan solusi yang efektif adalah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan anggaran untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (q cox)

Reply