SURABAYA (Suarapubliknews) – Beredarnya hasil survei FISIP UIN Sunan Ampel (UINSA) yang memenangkan paslon Machfud Arifin dan Mujiaman, ternyata mendapat kritikan dari Teguh Prihandoko Ketua Gerakan Alumni Surabaya Satu/Gas Satu (perhimpunan warga alumni berbagai perguruan tinggi)
Survei yang membawa nama resmi FISIP UIN Sunan Ampel (UINSA) tersebut memberikan catatan bahwa Machfud meraih elektabilitas 46 persen, sedangkan Eri 42,86 persen. Sedangkan yang belum menentukan pilihan 11,14 persen.
Mencermati data tersebut, Teguh Prihandoko mengatakan bahwa sejumlah detil survei yang mengatasnamakan institusi resmi FISIP UINSA tersebut, setidaknya ada empat hal penting yang perlu didiskusikan.
Pertama, apakah benar survei itu adalah kegiatan resmi FISIP UIN Sunan Ampel. “Ini belum terkonfirmasi. Apakah ini resmi mendapat persetujuan dari universitas, atau hanya kegiatan beberapa dosen. Karena dalam paparan, ada logo resmi UIN Sunan Ampel,” ujarnya. Kamis (26/11/2020)
Kedua, waktu survei sudah tidak relevan dibandingkan dengan hasil survei sejumlah lembaga survei kredibel lainnya. Seperti survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang digelar 11-18 November 2020 dengan 820 responden, di mana hasilnya Eri-Armudji meraih elektabilitas 48,5 persen, sedangkan kompetitornya, Machfud Arifin-Mujiaman, meraih 37,3 persen. Artinya, ada selisih dua digit di antaranya kedua kandidat, tepatnya sekitar 11,2 persen.
“Sedangkan survei yang mengatasnamakan UIN Sunan Ampel itu turun lapangannya tanggal 2-6 November, tapi disebutkan 2-12 November dengan olah data dan sebagainya. Padahal, lazimnya lembaga survei, tanggal yang disebutkan adalah tanggal turun lapangan, bukan tanggal hingga pengolahan data, karena survei ini kan mencerminkan preferensi publik ketika aktivitas lapangan, bukan ketika aktivitas olah data statistik di komputer,” beber Teguh.
Ketiga, jumlah persentase popularitas dan akseptabilitas adalah 100 persen. Popularitas Machfud 47,4 persen, Eri 47,1 persen, dan tidak tahu 5,4 persen. Angka tersebut jika dijumlah adalah 99,9 atau digenapkan 100 persen.
Adapun akseptabilitas Machfud 47,4 persen, Eri 46,3 persen, dan tidak tahu 6,3 persen. Angka itu pun jika dijumlahkan menjadi 100 persen.
“Hal semacam itu dimungkinkan terjadi, tapi nyaris mustahil. Apalagi untuk popularitas, ini waktu Pilkada sudah tak lama lagi, dan literasi warga Surabaya sangat tinggi. Popularitas dan akseptabilitas itu bukan pakem yang ketika dijumlahkan harus 100 persen. Orang bisa sama-sama tahu Pak Eri dan Pak Machfud masing-masing 80 persen, misalnya, karena keduanya memang terkenal. Jadi bukan Pak Machfud sekian, Pak Eri sekian, tidak tahu sekian maka dijumlah harus 100 persen,” ujarnya.
Hal keempat yang dikritisi adalah popularitas dan akseptabilitas Machfud sama persis, yaitu 47,4 persen. “Artinya bila asumsi popularitas Pak Machfud 47,4 persen, maka semuanya atau 100 persen suka dengan beliau. Ini bisa dimungkinkan terjadi, tapi tidak lazim,” jelasnya.
Meski mengkritisi, Teguh mengapresiasi setiap survei yang digelar menyongsong Pilkada 2020. “Survei dan riset harus dimeriahkan, harus diperbanyak, tapi dengan catatan harus kredibel dan metodologinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” pungkasnya. (q cox)
