Politik

Mazlan Mansyur: Pimpinan Kok Ngeluh, Ahmad Zakaria: Kita Sudahi, Ayo Diperbaiki

15
×

Mazlan Mansyur: Pimpinan Kok Ngeluh, Ahmad Zakaria: Kita Sudahi, Ayo Diperbaiki

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Polemik internal di Komisi B DPRD Surabaya terus menghangat, pasca Anugrah Ariyadi yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua, mengungkapkan kekecewaannya melalui berbagai media.

Hasil penelusurun media ini, di grup jejaring sosial WA milik anggota Komisi B DPRD Surabaya muncul perdebatan soal keabsahan rapat internal. Sebagian menganggap tidak afdol, namun juga ada yang selama ini merasa nyaman karena dianggap lebih praktis.

Menanggapi fenomena ini, Ahmad Zakaria anggota Komisi B DPRD Surabaya asal Fraksi PKS meminta agar polemik internal segera disudahi dengan melakukan perbaikan.

“Apapun yang terbaik, ayo kita berbenah, karena kemarin kami disibukkan Raperda Pencabutan Retribusi Catak Peta dan Pansus perubahan perda pengelolaan sampah, alhamdulillah satunya selesai tepat waktu, dan satunya diperpanjang karena dinamikanya memang panjang,” ucapnya kepada media ini. Rabu (18/4/2018)

Bang Jack-sapaan akrab Ahmada Zakaria- mengaku jika dirinya tidak berpihak kepada siapapun, karena semua anggota Komisi B adalah mitra kerjanya.

“Saya sih netral saja, maka saya mendukung semuanya saja, nggak usah diperpanjang, ayo bergandengan tangan kita sudahi yang kemarin kemarin,” tandasnya.

Namun, Bang Jack sepakat jika ada usulan rapat dengar pendapat (hearing) terkait 4 SKPD yang baru. “Ya sebaiknya memang dilakukan koordinasi terkait visi dan misinya sebagai kepala SKPD, ini penting,” akunya.

Disisi lain, Bang Jack tidak sependapat jika selama ini kegiatan Komisi B dinilai kurang, karena faktanya banyak agenda rapat pembahasan yang dilakukan.

“Selama tiga bulan ini, perhatian kita tersita ke persoalan PKL, baik pengaduan maupun surat yang masuk, kalau tidak salah ada 4 kali yakni PKL Nginden, Semampir, Suko manunggal, dan Jemur Handayani, artinya kinerja komisi B sudah bagus, tetapi tetap harus ditingkatkan,” tangkisnya.

Terbaru, Bang Jack mengaku telah menyampaikan usulan kepada Komisi untuk membuat agenda hearing terkait keresahan warga soal kenaikan PBB/NJOP di beberapa wilayah.

“Mudah-mudahan segera direspon, tapi saya optimis akan direspon,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mazlan Mansyur ketua Komisi B DPRD Surabaya memberikan tanggapan soal keluhan Anugrah Aryadi yang menumpahkan rasa kecewanya melalui media, yang salah satinya adalah rapat internal melalui jejaring sosial WA.

“Pimpinan kok ngeluh,” kata Mazlan saat dikonfirmasi wartawan melalui aplikasi seluler, Rabu(18/4/2018).

Dia menerangkan bahwa saat ini Komisi B tengah memantau persoalan urgent yakni rekrutmen jajaran direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) yang harus segera digelar oleh Pemkot dan dewan Pengawas(Dewas) PDPS.

Pasalnya, lanjut Mazlan, banyak persoalan di internal PDPS mulai dari financial sampai persoalan hukum yang menjerat mantan direksi.

“Penunjukan Plh direksi itu, hak prerogatif Walikota. Sifatnya juga sementara. Makanya yang kami kejar tahapan rekrutmen agar segera dilaksanakan,” terangnya.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Asisten II Sekkota dan Bagian Perekonomian untuk segera menggelar tahapan rekrutmen direksi PDPS. Mengingat anggarannya sudah tersedia didalam APBD 2018.

“Minta segera dibentuk Pansel (panitia seleksi,red). Kita alokasi Rp. 500 juta untuk rekrutmen. Tak bisa ditunda terlalu lama,” tandasnya.

Kekosongan Direksi PDPS ini dianggap sangat berpengaruh terhadap kinerja BUMD milik Pemkot Surabaya ini. Menurut Maslan, Dewas PDPS harus mundur jika tak bisa menjalankan tugasnya.

“Lebih cepat akan lebih baik untuk menemukan figur direksi yang ideal. Sebab kekosongan 3 jabatan direksi PDPS sangat berpengaruh pada kinerja,” ungkap Maslan.

Terpisah, Eddy Rahmat Sekretaris Komisi B DPRD kota Surabaya menyampaikan bahwa tugas para direksi, terutama Direktur Utama (Dirut) PDPS memang cukup berat, yakni mampu mengurai persoalan hukum yang kini tengah menimpa internal perusahaan, revitalisasi pasar, mengelola aset pasar hingga bisa menopang finansial perusahaan dan membuat nyaman pedagang untuk bersaing.

“Sudah 2 kali tes rekrutmen, tapi gagal semua. Pemimpin PDPS itu benar-benar dibutuhkan figur yang kapabel untuk menyelesaikan persoalan,” katanya . (q cox, Rb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *