SURABAYA (Suarapubliknews) – Kusnan Hadi, salah satu warga Surabaya mengatakan, jika penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 3 untuk Surabaya Raya diperpanjang, bukan tidak mungkin bakal muncul tindakan pembangkangan.
Menurut aktifis 98 ini, banyak alasan yang mendasari namun yang paling krusial adalah soal kelangsungan sosial ekonomi selama PSBB, karena faktanya pemerintah tidak mampu mengcover seluruh warga yang terdampak.
“Kalau semua tempat usaha buka semuanya tanpa terkecuali, apakah mampu menghalau? karena alasannya sangat mendasar, yakni urusan perut. Ini yang saya maksud pembangkangan,” kata Bakul Kopi di Jl Pahlawan Surabaya ini. Minggu (7/06/2020)
Kusnan berpandangan, jika sebenarnya Wali Kota Risma telah menjalankan sebelumnya hampir semua poin yang tercantum dalam aturan PSBB, meski dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya. Karena sangat memahami situasi dan kondisi masyarakatnya.
“Maka saya mohon kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim untuk tidak lagi berupaya mendorong Pemkot Surabaya melakukan perpanjangan PSBB jilid 3, karena dampak sosialnya sangat fatal,” tandasnya.
Dia menegaskan bahwa menjalankan kehidupan dengan protokol kesehatan yang ketat sudah merupakan tindakan yang paling tepat jika tujuannya memutus mata rantai penyebaran covid-19.
“Dengan demikian, perekonomian tetap berjalan dan masyarakat terdampak bisa segera bangkit dari keterpurukan ekonomi. Diakui maupun tidak, justru faktor ekonomi ini yang menjadikan rakyat tidak bisa hidup sehat, dampaknya imun turun sehingga gampang terpapar,” paparnya berapi-api.
Namun Kusnan tetap mendorong warga Surabaya untuk tetap taat dan patuh dengan aturan pemerintah terkait protokol kesehatan yakni mengenakan masker, cuci tangan dan jaga jarak jika terpaksa harus bersosialisasi.
“Menolak perpanjangan PSBB jangan diartikan melawan aturan pemerintah apalagi berani melawan ganasnya penyebaran virus corona. Tapi semangatnya, bagaimana bisa menyelamatkan semuanya di tengah pandemi yang melanda dunia ini,” pungkasnya. (q cox)
