Nestapa Nenek Rumiyah, Terdaftar di DTKS yang Tak Pernah Terima Bantuan

SURABAYA (Suarapubliknews) – Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah terus menyisir kaum papa yang membutuhkan pertolongan. Salah seorang yang ditemuinya itu adalah nenek Rumiyah, yang sedang mengalami sakit parah dan hanya bisa berbaring di tempat tidurnya.

Nenek berusia 78 tahun yang tinggal di Kalimas Hilir, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian itu mengalami sakit kedua kakinya terus melipat. Badannya sangat kurus hingga terlihat tulang-tulang tubuhnya yang terbungkus kulit yang keriput karena usia. Kondisi memprihatinkan itu sudah berlangsung lebih setahun yang lalu.

Menurut Khusnul, keluarga nenek Rumiyah sudah berusaha mengobati dengan membawa ke pengobatan alternatif di Probolinggo. Namun karena pandemi Covid-19 dan sang putra terkena PHK (putus hubungan kerja), tidak lagi mampu membawa ibundanya ke pengobatan alternatif tersebut.

“Nenek Rumiyah ini tidak mengalami kendala makan. Semua makanan bisa dilahapnya dengan enak. Berbicara pun lancar seperti orang sehat. Seminggu ini, beliau ingin makan anggur. Karena keterbatasan, keluarga tidak bisa membelikan anggur itu. Alhamdulillah saya bisa membawa anggur seperti yang beliau inginkan saat saya mengunjungi beliau. Saya juga berikan bantuan paket sembako,” ujar Khusnul, Sabtu (28/8).

Wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, nenek Rumiyah telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun belum terdaftar di MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Karena kedua sistem ini tidak saling terkoneksi, maka bantuan dari pemerintah tidak pernah diterima.

Pertama dan terakhir bantuan yang dia terima adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) pada Maret 2021 lalu. Sebelum dan setelah itu tidak pernah mendapat bantuan, termasuk dari Pemkot Surabaya.

“Saya mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi, yang meminta anak buahnya turun lapangan. Karena masih banyak nenek Rumiyah lainnya di Surabaya yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Ini tugas bersama semua lapisan birokrat. Kemudian setelah tahu, juga jangan acuh. Tapi harus responsif,” ungkap Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Oleh karena itu, Khusnul juga mengapresiasi inovasi Pemkot Surabaya berbentuk aplikasi, yang mana warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ataupun keluarga dan saudaranya yang dirasa membutuhkan dan belum dapat bantuan dari pemerintah. Aplikasi tersebut bernama Usul Bansos yang dapat diakses melalui laman https://usulbansos.surabaya.go.id/.

Meski aplikasi ini bisa menjadi jawaban, lanjut Khusnul, namun perlu diingat adalah tidak semua warga Surabaya memiliki smartphone dan paham soal teknologi informasi. Sehingga perlu adanya keterlibatan semua pihak mulai dari RT, RW, tokoh masyarakat hingga Karang Taruna dan pilar sosial lainnya untuk menjembataninya.

“Pelibatan seluruh elemen ini sangat penting. Karena banyak yang warga yang tidak paham soal perkembangan teknologi informasi. Contohnya adalah nenek Rumiyah, beliau tidak punya handphone. Bagaimana bisa mendaftar?. Jadi harus ada bantuan dari orang lain. Sekarang nenek Rumiyah sudah masuk data MBR setelah saya minta staf kecamatan untuk memasukkannya,” katanya.

Untuk memasukkan warga ke data MBR, Khusnul mengusulkan, agar bisa juga didata secara kolektif kemudian diserahkan ke kelurahan. Setelah itu pihak kelurahan melakukan survei untuk melihat kondiri yang nyata. Jika sesuai, maka kelurahan bisa menyetujui dan meneruskan data tersebut ke pemkot .

Khusnul menegaskan lagi, kepala seksi kesra di kelurahan juga harus mendukung betul. Siapapun itu, yang terdampak pandemi Covid-19 harus dimasukkan. Jangan pernah menghalangi orang untuk masuk ke data MBR.

“Dengan adanya aplikasi Usul Bansos ini harapannya tidak ada lagi warga yang mengeluh karena tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, tentu banyak warga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah,” tandasnya. (q cox)

Reply