JAKARTA (Suarapubliknews) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan guna mendorong sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kebijakan OJK dalam mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan terfokus kepada dua hal strategis.
“Pertama, mendukung pemanfaatan teknologi digital di sektor jasa keuangan dalam rangka memberikan layanan dan produk kepada masyarakat dengan cepat, murah, dan kompetitif,” katanya saat pembukaan OJK Virtual Innovation Day
Kedua, dengan memberikan kemudahan dan memperluas akses masyarakat yang unbankable dan para pelaku UMKM untuk dapat masuk ke dalam ekosistem digital. “Kami berharap kebijakan ini bukan hanya bisa dinikmati oleh sektor jasa keuangan, namun pengguna sektor jasa keuangan maupun pemerintah, sehingga kemarin kita menerbitkan kebijakan Bank Digital,” lanjut Wimboh.
Di mana, kebijakan tersebut memberikan ruang bagi bank untuk masuk ke dalam ekosistem digital serta mengembangkan produk dan layanan bank berbasis digital baik juga untuk bank berskala kecil seperti BPR.
“BPR akan mempunyai ruang yang luas, mempunyai playing field yang sama dengan bank-bank lain, dan dalam kesempatan yang sama juga kami kembangkan untuk lembaga keuangan mikro termasuk di mana di dalamnya terdapat Bank Wakaf Mikro,” paparnya.
OJK juga memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pengembangan UMKM menjadi UMKM go-digital. OJK sedang dan terus membangun ekosistem UMKM berbasis digital secara terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir.
Adapun dari sisi pembiayaan, OJK melibatkan sektor keuangan dan juga Fintech P2P Lending serta Securities Crowdfunding untuk memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan alternatif dengan syarat yang mudah.
Dari sisi pemasaran, OJK terus melakukan pembinaan kepada UMKM dengan kolaborasi bersama start-up dan perguruan tinggi dalam membangun Kampus UMKM yang memberikan pelatihan intensif agar UMKM dapat segera onboarding secara digital.
OJK menilai kebijakan ini memberikan manfaat besar kepada masyarakat, yang ditunjukkan dengan tingkat inklusi keuangan yang meningkat pada tahun 2019 tercatat sebesar 76,19 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 67,8 persen.
Selain itu OJK akan proaktif mengambil kebijakan untuk memitigasi risiko yang muncul dari transformasi digital tersebut. “Risiko keamanan data pribadi dan risiko cyber security menjadi fokus utama OJK melalui koordinasi dengan seluruh penegak hukum, apabila terdapat penyalahgunaan atau praktik-praktik yang tidak sesuai aturan,” tutup Wimboh.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya menyoroti perkembangan digitalisasi di dunia keuangan. Namun perkembangan tersebut justru menimbulkan adanya pinjaman online (pinjol) yang menerapkan bunga tinggi.
Di sisi lain, perkembangan digitalisasi di dunia keuangan juga menjadi pupuk munculnya penyelenggara fintech, termasuk fintech syariah. Inovasi fintech juga semakin berkembang, dari ekonomi berbasis peer to peer hingga bisnis to bisnis. Termasuk fintech peer to peer lending alias pinjol yang ternyata marak terjadi penipuan. Mereka juga menerapkan bunga yang mencekik masyarakat.
“Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya,” lanjut Presiden Jokowi.
Ia pun meminta agar perkembangan teknologi di dunia keuangan ini harus dikawal ketat. Dia juga meminta untuk tetap difasilitasi perkembangannya agar juga dapat memberikan sumbangsih positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital, setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030,” tutupnya. (q cox, tama dinie)
