SIDOARJO (Suarapubliknews) – Para pedagang resmi penyewa lapak dan kios di dalam Pasar Larangan Sidoarjo mengancam akan menggelar demonstrasi juga akan mogok membayar retribusi harian jika rencana pemindahan PKL yang berada di sisi timur Toko dan Gudang (Togu) tidak segera direalisasikan.
“Sudah terlalu lama kami bersabar menunggu. Sedangkan pendapatan kami semakin hari semakin merosot. Padahal kami dibebani untuk membayar retribusi setiap harinya serta bayar perpanjangan sewa atau kios setiap tahunnya,” jelas Wakil Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Sidoarjo, Sony Prayitno.
Sebelum menggelar aksi demo dan mogok bayar retribusi tersebut, Sony dan beberapa orang perwakilan pedagang Pasar Larangan berniat lebih dulu menyampaikan uneg-unegnya pada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, Widodo Basuki, Selasa (04/04/2023) siang tadi.
Sayangnya upaya para pedagang untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pimpinan Disperindag Sidoarjo tersebut gagal. Pasalnya staf dinas yang bertugas di front office mengatakan Widodo Basuki sudah keluar kantor. Sedangkan informasi dari staf dinas lainnya menyebut yang bersangkutan ada di ruang kerjanya.
“Kami kecewa, padahal niat kami baik. Hanya sekedar mengadu dan menanyakan perkembangan rencana pemindahan PKL yang sudah berbulan-bulan tak selesai itu. Tapi karena Disperindag sudah tidak mau berkomunikasi, kita akan ambil sikap,” ujar Sony tegas
Lelaki berkacamata minus itu menjelaskan, ketidaktegasan Disperindag dan Satpol PP Sidoarjo dalam menangani rencana pemindahan PKL tersebut membuat posisi pedagang resmi yang ada di dalam pasar kian terjepit.
“Sekarang ini kami seperti dikepung PKL karena ada yang membuka lapaknya di sisi timur dan ada pula yang di sisi barat. Akibatnya pembeli makin enggan masuk ke dalam karena disekeliling pasar ada PKL yang dagangannya sama dengan kami,” keluhnya.
Wajar jika kemudian jumlah pedagang di dalam pasar jadi semakin menyusut. Jika beberapa tahun lalu ada lebih dari 3 ribu kios dan lapak yang buka, saat ini jumlah pedagang yang aktif menjajakan komoditasnya hanya tersisa tak lebih dari 1.500 orang.
“Banyak yang tutup karena terlalu sepi. Kios dan lapak itu juga tak bisa dioper karena jumlah pembeli yang mau masuk ke dalam pasar juga sudah sangat sedikit.
Kalau begini caranya, sedikit demi sedikit pedagang akan bangkrut gara-gara Pemkab Sidoarjo,” ucapnya lirih.
Karena itulah Sony dan pedagang lainnya meminta Pemkab Sidoarjo untuk bergerak lebih cepat demi menyelamatkan hajat hidup ribuan pedagang di dalam pasar yang menggantungkan pendapatannya dari perdagangan tradisional tersebut.
Sementara itu Widodo Basuki sendiri tak memberikan komentarnya terkait aksi pedagang Pasar Larangan ini. Pertanyaan yang disampaikan melalui wall chat WA-nya hanya dibaca tanpa dijawab sampai berita ini diturunkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, upaya Disperindag dan Satpol PP untuk merelokasi PKL yang ada di sisi timur Togu Pasar Larangan selalu gagal. Aparat pemerintah itu mendapatkan perlawanan dari ratusan PKL disana yang masih ngotot mempertahankan lapaknya.
Padahal sebagian diantara mereka sudah bertindak kooperatif dengan program pemerintah itu dengan pindah ke sisi barat pasar atas kemauan sendiri. Namun baik PKL yang patuh maupun pedagang yang resmi justru mengeluh kehilangan pelanggan karena transaksi di Pasar Larangan hanya terkonsentrasi di PKL yang ada di sisi timur Togu. (q cox, NH)
foto: Dok
