Pemkab Tanbu Ikuti Arahan Presiden RI Terkait Potensi Inflasi di Daerah

BATULICIN (Suarapubliknews) – Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendengarkan arahan Presiden RI Ir.Joko Widodo terkait penanganan inflasi daerah. Senin (12/09/2022)

Pengarahan kepala negara secara daring itu terhubung ke ruang DLR kantor Bupati, yang dihadiri Kepala Dinas Perikanan Dahliansyah,Kepala Dinas Perhubungan M.Marlan serta Kabag Ekonomi Didi Ali Hamidi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui kenaikan harga BBM akan memberikan pengaruh terhadap laju inflasi. Jokowi pun meminta pemerintah daerah ikut bekerjasama meredam kenaikan laju inflasi tahun ini.

Jokowi mengatakan, pemerintah memperkirakan inflasi tahun ini akan bertambah 1,8%. Namun paparnya, jika pemda ikut berpartisipasi dalam upaya meredam inflasi, dia meyakini inflasi tahun ini bisa di tahan di bawah 5%.

“Saya melihat dampak terhadap inflasi diperkirakan nanti akan tambah 1,8% dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta gubernur, Bupati, Wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama sama. Seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi covid. Saya yakin insha Allah bisa kita lakukan. Sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5%,” terangnya dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid.

Pemerintah pusat sendiri sudah membuat aturan bahwa sebesar 2% dari alokasi dana transfer umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) di daerah bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM.

“Ini 2% bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. 2% bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini,” terangnya. (q cox, Imran)

Reply