SURABAYA (Suarapubliknews) – Kemitraan antara akademisi, media, dan pemerintah dalam transparansi dan akuntabilitas sektor publik sangat dibutuhkan dalam dalam upaya pencegahan korupsi.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan bertajuk Peran Akademisi dan Media dalam Pencegahan Korupsi dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Deputi Investigasi BPKP, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Tim Ahli Stranas PK, dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto menekankan pentingnya peran akademisi dan media dalam mempromosikan nilai-nilai antikorupsi. “Akademisi merupakan teladan dalam mempromosikan nilai-nilai antikorupsi, sementara jurnalis mempunyai kewajiban untuk memperkuat independensi dan etika jurnalistik, termasuk melarang penerimaan suap atau gratifikasi,” ujarnya.
Menurut Benny, kemitraan antara akademisi, media, dan pemerintah dalam transparansi dan akuntabilitas sektor publik sangat dibutuhkan. Pencegahan korupsi pada akademisi dan jurnalis media, lanjutnya, memerlukan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan.
“Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, kita dapat membangun budaya integritas dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi,” tegasnya.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi tujuan utama dari upaya pencegahan korupsi ini. Benny Sampirwanto menyampaikan harapannya agar perguruan tinggi, media, pemerintah, dan masyarakat dapat bekerja sama secara sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.
Kolaborasi antara pihak-pihak tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain memperkuat integritas dan etika profesi akademisi, jurnalis, dan pejabat publik; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya antikorupsi.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen KPK RI dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mendukung upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk melalui kemitraan dengan dunia akademisi dan media. (q cox, Tama Dinie)
