SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Kesra, menyarankan Dinas Pendidikan agar mengoptimalkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guna meningkatkan kualitas akademik para siswa.
Reni Astuti anggota Komisi D DPRD Surabaya asal PKS mengatakan jika Forum tersebut menjadi media guna memecahkan persoalan yang ditemui guru dalam proses belajar mengajar.
Alasannya, berdasarkan pengumuman Hasil Ujian Nasional Tahun 2016, Nilai Ujian Kota Surabaya menduduki peringkat 26 se-Jatim, yang artinya terjadi penurunan dari peringkat 14 pada tahun 2015. “Peran MGMP selama ini kurang jalan,” ucapnya
Dia berpendapat, selama ini Dinas pendidikan kurang memfasilitasi MGMP melalui support anggaran. Padahal, MGMP juga bisa dijadikan wadah peningkatan kompetensi para guru.
Menurutnya, MGMP biasanya berada di sekolah, UPTD pendidikan di tingkat kecamatan maupun di Dinas Pendidikan. Untuk menigkatkan perannya, MGMP juga membutuhkan tenaga profesional dalam pembinaannya.
“Di MGMP kadang butuh pembina dari kampus, semisal dosen dari Unesa,” katanya
Kompetensi guru bisa diklasifikasi dari sisi Pedagogik, Kepribadian, Sosial dan Profesional. Untuk itu, dalam merevitalisasi MGMP dibutuhan peran dari Dinas Pendidikan. Reny mengatakan, keberadaan MGMP diatur dalam Undang-Undang dan Permendiknas.
Anggota dewan perempuan dua periode ini mengakui di bidang pendidikan kejujuran mempunyai peran penting. Untuk itu, ia mengapresiasi Kota Surabaya meraih indeks integritas tinggi.
Namun, Lanjut Reni, hendaknya semangat integritas tersebut tidak hanya dilakukan saat ujian. Nilai kejujuran menurutnya bisa menjadi budaya di sekolah. “Jangan sampai tak ada sarana – prasarana terus gak jujur,” katanya.
Reni menyatakan, hasil Unas bukan satu-satunya ukuran kualitas pendidikan. Namun, hasil tersebut bisa menjadi upaya korektif untuk evaluasi. “Itu yang harus ditumbuhkan di dinas. Jangan setiap nilai ujian anjlok dimaklumi,” terang alumnus ITS Surabaya
Ia menambahkan, beberapa hal yang perlu dievaluasi, selain satuan pendidikan, pengelola, dinas terkait, juga masalah anggaran, apa sudah tepat untuk peningkatan pendidikan, salah satunya capaian hasil UN.
Padahal, alokasi anggaran pendidikan di Surabaya relatif besar mencapai Rp. 2,3 T, lebih besar dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp. 2,1 T. Meski penggunaannya menyebar ada di pendidikan formal dan lainnya. Tapi memang harus dikaji mana yang tak perlu, atau prioritas.
“Dalam kontek pengelolaan sekolah kemudian pemberdayaan guru peningkatn kompetensi guru, pengyiapan lingkungan sekolah semuanya harus dievaluasi,” tandasnya.
Di Surabaya ada sekitar 70 SMP negeri, dan 298 SMP Swasta. Dengan banyaknya lembaga pendidikan, maka bagaimana menjamin kualitas pendidikan tidak hanya pada sekolah negeri tapi juga swasta. “Pembinaan dan perhatiannya harus sama,” tegasnya.
Reni mengungkapkan, pengelolaan pendidikan selama ini tersentral ke Dinas pendidikan. Padahal, Dinas Pendidikan mempunyai SDM bagus yakni pengawas pendidikan.
Masih Reni, sayangnya peran mereka (pengawas-red) tak optimal, padahal mereka mempunyai kualitas pendidikan bagus, karena mantan Kepala Sekolah, yang mempunyai pengalaman.
“Tapi peran itu kurang dimaksimalkan, padahal punya potensi,” katanya. (q cox, Idr)
