SURABAYA (Suarapubliknews) – Melalui tele konferensi, Komisi B DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan beberapa pihak terkait pengaduan kelompok driver online dengan label Bambu Runcing yang terdampak pandemi covid-19. Kamis (4/06/2020)
Dalam hearing tele konferensi, Komisi yang membidangi perekonomian ini mengundang perwakilan OJK Jatim, ACC Finance, Maybank, PT Bussan Auto Finance, PT Mizoho Balimor Finance, PT Clipan Finance, Team Bambu Runcing Perwakilan Nasabah dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Surabaya.
Keterangan ini disampaikan Lembah Setyowati Bakhtiar Anggota Komisi B DPRD Surabaya, yang mengatakan bahwa rapat masih belum menghasilkan keputusan. “Memang belum ada keputusan, tapi masih proses,” ujarnya usai hearing.
Politisi perempuan asal Fraksi Golkar ini menjelaskan jika pihaknya mendorong proses tersebut agar berjalan baik bagi para pengemudi online karena benar-benar terdampak covid-19 dan tidak ada penghasilan. “Otomatis tidak bisa membayar cicilan mobil,” katanya.
Menurut dia, para driver ojek online (ojol) telah mengajukan permohonan kepada Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), namun kandas.
“Tetapi yang hadir bukan pimpinan sehingga belum bisa memutuskan karena mereka (APPI) berkoordinasi dulu dengan bagian admistrasi. Para pengemudi online waktu pengajuannya berbeda beda,” paparnya.
Lembah menerangkan jika penghasilan driver ojol hanya didapat dari mengemudi dan tidak ada penghasilan suntuk melakukan cicilan. “Ini harus di evaluasi dulu,” katanya.
Oleh karena itu, kata Lembah, pihaknya berkeinginan adanya win-win solution serta mendorong agar para pengemudi online mendapat bantuan yang memadai.
“Apakah itu berupa keringanan seperti penundaan cicilan atau meniadakan bunga seperti yang mereka ajukan agar disetujui (Finance),” pungkasnya. (q cox)
