Pimpinan DPRD Surabaya Sorot Kebijakan Penutupan Akses Waru

SURABAYA (Suarapubliknews) – Penutupan jalur masuk Surabaya di Bundaran Waru depan Cito Mall oleh aparat gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP, direspon Pimpinan DPRD Surabaya. Rabu (07/07/2021).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony, yang menganggap bahwa penutupan kendaraan berplat nomor W dan L yang menuju Surabaya menunjukkan jika pemerintah sedang gagap sehingga menerapkan kebijakan tersebut.

Menurut dia, kebijakan itu seperti membabi buta karena pemerintah kebingungan, mengatasi pandemi Covid-19 di masa PPKM Darurat.

“Sosialisasi bahaya Covid-19 sudah, sosialisasi memakai masker sudah, sosialisasi rumah sakit penuh pasien Covid-19 sudah, sosialisasi mortalitas kematian akibat Covid-19 sudah. Tapi masyarakat belum juga sadar, Dan tetap landai menyikapi kondisi tersebut,” terangnya.

Menurut AH Thony kebijakan penutupan akses masuk Surabaya di Bundaran Waru merupakan shock terapi kepada masyarakat supaya mengurangi mobilitas. Karena sosialisasi pencegahan Covid-19 belum efektif di masyarakat. Migrasi mobilitas masyarakat masih ramai.

Namun AH Thony mengingatkan terhadap reaksi perlawanan dari masyarakat nantinya. Karena itu penanganan pandemi Covid-19 di masa PPKM Darurat ini, tidak hanya bagaimana mencegah penularan, melainkan juga mengantisipasi dampak sosial.

“Perlu strategi bagaimana masyarakat tetap terpenuhi distribusi pangannya. Darurat Covid menimbulkan penutupan beberapa bidang usaha. Bagaimana nasib pekerja ketika tidak bekerja. Kondisi ini membuat mereka cari opsi lain berkunjung kekota lain mencari rejeki. Kalau hanya fokus terhadap penanganan Covid saja, nantinya akan sama seperti peristiwa di Jembatan Suramadu,” jelas Thony.

AH Thony mengatakan dirinya setuju penutupan untuk melindungi masyarakat Surabaya dari penularan. Tapi pemerintah harus menangani pula dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang terimbas.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengingatkan agar pelaksanaan PPKM Darurat di Surabaya terukur. Sosialisasi protokol kesehatan 5M harus terus dilakukan, berikut penindakan terhadap pelanggarnya. “Supaya kondisi ini tidak berlarut-larut,” pungkasnya. (q cox, Es)

Reply