SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Reses anggota DPRD Kota Surabaya, tanggal 1-7 November 2018, menjadi ajang curhat warga. Selain berbagai usulan pembangunan, tidak sedikit warga yang mengusulkan kenaikan biaya transport lokal ‘Bumantik’, atau Ibu Pemantau Jentik.
Atas keluhan itu, anggota DPRD diminta memperjuangkan kenaikan biaya transport lokal dalam penyusunan APBD Kota Surabaya tahun 2019, yang sebentar lagi akan dibahas.
“Ibu-Ibu kader Bumantik banyak yang usul kenaikan biaya transport lokal itu. Maklum, jumlahnya sangat kecil,” kata Adi Sutarwijono, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Rabu (7/11/2018).
Pada reses ke-3 tahun 2018, Adi menggelar menggelar pertemuan dengan warga di Rungkut, Tenggilis Mejoyo dan Wonocolo.
“Ibu-ibu menyampaikan, mereka terima transport lokal dari Pemkot Surabaya Rp 30 ribu per bulan. Itu masih dipotong PPN. Terima bersih Rp 28.200 per bulan,” kata Adi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).
Kader-kader “Bumantik” dibentuk Pemkot Surabaya untuk membantu pemantauan jentik nyamuk di masyarakat. Tujuannya untuk mencegah nyamuk demam berdarah.
Anggota DPRD Kota Surabaya yang lain, Chusnul Chotimah, juga menerima usulan kenaikan transport lokal tersebut.
“Ibu-ibu di Kenjeran dan Tambaksari juga mengusulkan kenaikan biaya transport,” ujar Chusnul, anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Politisi perempuan dari PDI Perjuangan itu berjanji akan membawa aspirasi warga itu dalam forum kebijakan dengan Pemkot Surabaya.
“Pemkot Surabaya itu membentuk kader-kader untuk membantu tugas pemerintahan di masyarakat. Selain transport lokal, mereka juga mendapatkan BPJS yang dibiayai dari APBD Kota Surabaya,” kata Chusnul.
Ia menyebut, total kader ‘Bumantik’ di Kota Surabaya mencapai 23.150 orang. Kemudian, kader lansia sebanyak 3.565 orang. Lalu, satgas TB (tuberkolosis) 190 orang. Total kader posyandu 14.000 orang.
Ditambah lagi kader pos pembinaan terpadu (Posbindu) 1.754 orang. Kader kesehatan jiwa 156 orang. Terakhir, kader paliatif 315 orang. “Total dari semua itu mencapai 43.130 orang,” kata Chusnul.
Pada awal pembentukan, para kader itu menerima transport lokal Rp 15.000. Kemudian, dilakukan penaikan menjadi Rp 25.000. Penaikan terakhir, Pemkot Surabaya setuju memberi Rp 30 ribu. “Jadi sudah terjadi penaikan tiga kali,” kata Chusnul.
Ia memastikan, Fraksi PDIP di DPRD Kota Surabaya akan memperjuangkan kenaikan transport lokal para kader itu.
“Mudah-mudahan Pemkot Surabaya setuju usulan itu. Mengingat para kader itu bekerja sukarela di masyarakat,” kata dia.
Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji juga mendapatkan curhat sama. Ia juga setuju kenaikan transport lokal para kader tersebut.
“Sebentar lagi kan pembahasan KUA PPAS dan APBD tahun 2019. Semoga terjadi kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya. Prinsip, kami setuju perubahan yang lebih baik untuk masyarakat,” kata Armuji. (q cox)
