SURABAYA (Suarapubliknews) – Merespon keluhan sekaligus tuntutan karyawan PT Gorom Kencana yang kembali menggelar aksi demo, DPRD Surabaya akan segera mengagendakan kunjungan ke lokasi dengan tujuan menemui langsung Bos PT Gorom Kencana.
Pernyataan ini disampaikan Badru Tamam anggota Komisi D DPRD Surabaya, yang menerangkan bahwa pihak PT Gorom Kencana tidak pernah mengirim perwakilan dari struktural manajemennya, karena yang hadir dalam beberapa kali pertemuan hanya berstatus sebagai karyawan biasa (bukan decision maker)
“Mungkin pekan depan kami akan datangi pabrik dan kantor PT Gorom Kencana,”ujar Badru Tamam kepada wartawan usai menerima perwakilan buruh PT Gorom Kencana saat aksi demo tolak PHK bagi karyawan kontrak di DPRD Kota Surabaya, Kamis (04/03/21).
Politisi asal fraksi PKB ini menjelaskan jika dirinya telah mendapatkan amanah dari Ketua Komisi untuk mendatangi pabrik PT Gorom Kencana, untuk menemui bosnya langsung agar permasalahan dengan buruhnya bisa dicarikan solusi yang baik.
“Tidak apa-apa kami yang akan mendatangi pabrik PT Gorom Kencana sendiri, ini demi tuntutan buruh yang diabaikan oleh pihak manajemen PT Gorom. Untuk persoalan hak asasi buruh kami tegas, karena sebagai wakil rakyat tentu membela kepentingan rakyat,” jelasnya.
Badru Tamam menambahkan, yang dikeluhkan para buruh adalah persoalan pemecatan atau PHK sepihak oleh perusahaan, dan buruh mendesak agar perusahaan bisa memperkerjakan kembali buruh yang menjadi korban PHK sepihak tersebut.
“Nah soal dipekerjakan kembali kan itu wewenang Disnaker Jatim.” jelasnya.
Namun, Badru Tamam mengaku jika pihaknya telah berkoordinasi dengan Disnaker dan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait persoalan buruh PT Gorom Kencana, yang memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk menyelesaikan konflik buruh dengan manajemen PT Gorom Kencana.
“Jadi kami ya geregetan ingin menemui langsung bos PT Gorom Kencana, Insyaallah pekan depan kita datangi pabrik tersebut,” jelas Badru Tamam.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi D, Dr. Akmarawita Kadir, yang menegaskan jika untuk mengetahui persoalan buruh PT Gorom Kencana rencananya dewan akan mendatangi pabrik PT Gorom Kencana.
“Kalau soal pemecatan buruh, dan agar buruh tersebut diperkerjakan kembali itu wewenang Disnaker Jatim. Namun, untuk memenuhi hak asasi buruh sebagai anggota dewan tentu ingin meminta keterangan dari pihak PT Gorom Kencana,” ungkap Dr. Akmarawita Kadir.
Diketahui, Kamis siang (04/03/21) ratusan buruh PT Gorom Kencana melakukan aksi demo tolak pemecatan buruh kontrak oleh PT Gorom Kencana di depan gedung DPRD Kota Surabaya.
Dari aksi demo tersebut, lima orang perwakilan buruh diterima audensi dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk menyampaikan aspiranya. (q cox)
