SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Ungkapan Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya di sejumlah media soal tuduhan terjadinya kecurangan di pelaksanaan Pilgub Jatim 2018, spontan ditanggapi oleh timses paslon nomer satu Khofifah-Emil di Surabaya.
Anggota timses paslon nomer satu ini adalah H Junaedi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya, yang meminta kepada Risma-sapaan akrab Tri Rismaharini, untuk menyampaikan tuduhan kecurangan kepada pihak yang terkait dan berwenang, yakni Bawaslu.
“Kalau dikatakan terjadi kecurangan, sebaiknya dibuktikan dengan fakta yang didukung oleh data dilapangan, yang kemudian melapor ke Bawaslu, bukan ke pihak lain apalagi langsung disampaikan melalui media,” pinta Junaedi. Sabtu (30/6/2018)
Tidak hanya itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini juga menyarankan kepada Risma, agar obyektif sekaligus menghormati proses perhitungan suara, baik versi perhitungan cepat (Quick Count) maupun real count KPU, sesuai dengan peraturan UU KPU .
Menurut Junaedi, kemenangan paslon nomer 1 Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018, merupakan wujud soliditas beberapa partai pendukung yakni Demokrat, Golkar, Nasdem, Hanura, dan PPP serta elemen lain dan masyarakat, karena telah berjuang sepenuh hati.
“Untuk itu, saya berterima kasih kepada warga jawa timur khususnya di Surabaya yang telah memberikan amanah kepada khofifah-Emil untuk mengabdi selama 5 tahun menjadi pimpinan di Jawa Timur,” tandasnya.
Untuk diketahui, dikutip dari beberapa media, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang juga sebagai juru kampanye PDIP di Pilgub Jatim 2018, dikabarkan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Risma melaporkan indikasi dugaan kecurangan di Pilgub Jatim, khususnya di Surabaya. Jumat (29/6/2018).
Risma mengaku tak menyangka dengan hasil Pilgub Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menang mengalahkan jagoan PDIP, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno.
Temuannya itu, kata Risma, akan dijadikan bahan evaluasi partai untuk persiapan di pileg maupun Pilpres 2019. Temuan di Pilkada serentak 2018 kemarin akan diantisipasi pada kontestasi mendatang.
“Mungkin taruhlah kita tak bisa menyelesaikan di pilgub ini, tapi kita bisa antisipasi di pileg dan pilpres,” katanya.
Risma kemudian menuturkan ucapan Megawati yang selalu ditanyakan kepadanya. Megawati, kata Risma, sering menanyakan apa yang dilakukan pemimpin untuk rakyatnya usai menang pemilihan.
“Ibu selalu berpesan pada saya ‘Bu Risma kalau sudah menang apa yang akan dilakukan untuk rakyatnya, apa ya cuma menang?” kata Risma.
“Saya menyampaikan ke Ibu, kalau kemudian prosesnya saja tidak betul, di dalam proses kemenangan itu tidak betul, mengahalalkan seluruh segala cara itu kan juga nanti kedepannya kalau memimpin akan ada masalah,” sambungnya.
Kemudian Risma menceritakan kepemimpinannya menjadi Wali Kota Surabaya. Risma mengatakan tak memiliki beban saat memimpin Surabaya, sebab tidak ada permainan money politics dalam proses kemenangannya saat bertarung di Pilwalkot 2015 lalu.
“Saya ndak punya beban saat saya memimpin karena saya tidak membayar money politics, saya tidak membayar upeti, saya buat kebijakan apapun ya memang itu berangkatnya dari kajian dan kebutuhan masyarakat yang memang harus selesaikan. Jadi saya terus terang tak punya beban itu, karena itu saya harus laporkan supaya kejadian yang saya dengar dan saya itu bisa diantisipasi kedepan,” papar Risma.
Risma menyampaikan hal tersebut saat jumpa pers dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Usai jumpa pers, Risma terburu-buru meninggalkan lokasi karena harus mengejar pesawat ke Surabaya.
Namun sejumlah awak media sempat menanyakan kembali kepada Risma soal temuannya itu. “Money politics atau bagaimana bu?” tanya wartawan.
“Ya cerita macem-macem lah dari lapangan itu, bukan hanya money tapi juga, opo namanya…,” Jawab Risma singkat sebelum masuk ke lift meninggalkan lokasi. (q cox)
