SURABAYA (Suarapubliknews) – Menanggapi kabar bahwa pemutakhiran data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan siap untuk ditanda tangani, Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya memberikan apresiasi sekaligus menyambut baik kinerja Pemkot.
Namun di sisi lain, Reni menyampaikan masukan kepada Pemkot Surabaya agar proses pemutakhiran data MBR dan penandatanganan SK sebaiknya dibuat berkala yakni 3 bulanan.
“Namun ini tidak menghalangi warga tidak mampu yang kesingsal masuk data MBR mendapat intervensi bantuan dari pemkot dibidang pendidikan, kesehatan dan sosial selama ybs memenuhi kriteria MBR,” ucapnya kepada media ini. Rabu (16/10/2019)
Menurut politisi perempuan asal Fraksi PKS ini, saat pemutakhiran berkala 3 bulanan itu data warga kesingsal ini dimasukkan. Jika ini terus berjalan maka Data MBR makin akurat dan Program Pemkot makin tepat sasaran.
Alumnus ITS Surabaya ini hanya khawatir jika pasca penanda tanganan pemutakhiran data, ternyata masih ada warga tidak mampu yang perlu intervensi pemkot namun tidak masuk MBR.
“Setelah diverifikasi pemkot ternyata memang memenuhi kriteria masuk MBR. Nah apa lantas SK bisa dirubah dalam tempo 1 pekan? Di Perwali tentang MBR memang ada data pasif dan data aktif. Nah data aktif ini yang sifatnya dinamis,” pungkasnya. (q cox)
