SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Penanganan persoalan Kependudukan, Anak dan Perempuan itu urgent dan harus menjadin perhatian lintas sektor. Oleh sebab itu, dirinya menyebut bahwa pelibatan seluruh _stakeholder_ dari pemerintah maupun swasta menjadi sangat penting.
Hal tersebut sejalan dengan lima arahan Presiden RI Joko Widodo pada 2020 lalu dimana memfokuskan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.
“Jadi persoalan kependudukan, perempuan dan anak bukan hanya persoalan pemerintah pusat/provinsi/Kab/Kota saja, tapi juga _stakeholder_ yang lain. Semuanya harus terlibat,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono saat membuka Rapat Koordinasi dan dan Sinkronisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemprov Jatim Tahun 2023 di Hotel Novotel Samator Surabaya Selasa (21/2).
Bukan tanpa alasan pula, permasalahan anak dan perempuan disebut Adhy Karyono sangat berpengaruh pada masa depan sebuah bangsa. Pasalnya, anak menjadi sosok harapan di masa depan, sementara perempuan yang merupakan tiang negara.
Ia menjabarkan bahwa terdapat berbagai permasalahan anak dan perempuan yang terjadi. Mulai dari kekerasan, dispensasi kawin anak, perceraian, hingga yang tengah menjadi fokus pemerintah yaitu stunting. Untuk prevalensi stunting di Jatim sendiri tercatat mengalami penurunan sebesar 4,3% dari 23,5% di tahun 2021 dan 19,2% di tahun 2022.
Walaupun mengalami penurunan, Adhy Karyono menegaskan bahwa perjuangan menangani stunting belum berakhir. Target pemerintah pusat yang harus mencapai angka 14% masih menjadi PR besar bagi semua pihak. Untuk itu, selain stakeholder di luar jajaran Pemprov Jatim, peran dari seluruh OPD juga tidak kalah penting.
“Oleh karena itu, kolaborasi menjadi dasar. Contoh BAPPEDA saya hadirkan hari ini, agar bisa lebih pro aktif dalam perencanaan kita. Hal ini karena penuntasan persoalan anak, perempuan dan kependudukan ini tidak saja tugas dari satu dinas. Ada _Cross Cutting_ nya dengan dinas yang lain,” tuturnya.
Seperti halnya juga peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), yang harus hadir dan menjadi leading di masing-masing wilayahnya. “Ini sejalan dan sangat tepat timingnya dengan bagi kita untuk merancang RKPD 2024,” imbuhnya.
Kemudian, ada pula Dinas Pendidikan yang dirasa Adhy Karyono harus benar-benar aware pada setiap programnya, mana saja yang bersinggungan dengan persoalan perempuan dan anak. Serta Dinas Sosial dengan berbagai bantuan-bantuannya yang bersinggungan dengan upaya penanganan stunting.
Di akhir, Sekdaprov Adhy menyampaikan bahwa Gubernur Khofifah sangat concern akan permasalahan anak dan perempuan. Sehingga, apapun persoalan yang terjadi dalam prosesnya, seperti sinkronasi data harus menjadi target utama.
“Yang juga tidak kalah penting adalah pendataan yang baik. Sehingga petanya lebih terlihat dan masing-masing Kab/Kota punya target yang jelas,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani dalam kesempatan yang sama menyatakan harapan besar agar melalui Rakor yang dihadiri oleh Dinas PPPA dan PPKB se-Jatim ini bisa menjadi rujukan sekaligus penyemangat bagi upaya penanganan persoalan anak dan perempuan di Jatim.
“Semoga Rakor kali ini bisa menjadi jawaban atas berbagai hambatan yang seringkali ditemui oleh teman-teman di daerah. Saya harap, penyelenggaraan Rakor selama dua hari, 21-22 Februari 2023, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh peserta untuk bersama meraih target yang ditetapkan,” pungkasnya. (q cok, tama dini)
