SURABAYA (Suarapubliknews) – Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia melakukan rapat koordinasi mengenai pelaksanaan kurikulum pendidikan anti korupsi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin, (02/09/19).
Pertemuan ini merupakan lanjutan dari hasil pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pertengahan bulan Agustus lalu.
SPAK Indonesia diwakil Maria Kresentia dan Dini Andrini. Mereka ditemui langsung Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan, Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah (Sekmen) Sudarminto, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri, pembina mata pelajaran (mapel) PKn, pembina mapel Pendidikan Agama, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn, MGMP pendidikan agama, dan Dosen Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Harmanto.
Direktur SPAK Indonesia Maria Kresentia mengatakan, ini adalah kedatangan yang kali kesekian di Kota Surabaya. Pada tahun 2016 lalu, pihaknya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membagikan permainan Sembilan Nilai Anti Korupsi (Semai) kepada 1.000 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Kemudian, dilanjut dengan penyelenggaraan seminar bersama ibu-ibu Dharma Wanita sekaligus deklarasi.
“Kami juga sudah membuat permainan anti korupsi yang dibagikan kepada pelajar SMP dan SMA. Waktu itu dihadiri langsung oleh Duta Besar Australia karena memang saat itu dibantu oleh lembaga donor dari Australia,” kata Maria.
Maria menjelaskan, dalam pertemuan ini, pihaknya ingin memberi masukan yang bisa memperkuat butir-butir kurikulum pendidikan anti korupsi. Bukan hanya sekadar wacana, tapi bagaimana anak-anak dapat menjalankan sebagai perilaku sehari hari.
“Kalau kurikulum dibuat komprehensif dan nilai-nilai anti korupsi dapat terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, maka perilaku korupsi bisa dicegah sejak dini,” jelasnya.
Sementara itu, Dini Andrini mengungkapkan, setelah rapat koordinasi, SPAK Indonesia akan melakukan pendampingan ke tim kurikulum di sekolah. Termasuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada para wali murid dan guru-guru agar lebih memahami nilai-nilai anti korupsi.
“Melalui ini, mereka (para guru) melakukan perubahan dari diri mereka sendiri,” terangnya.
Menurutnya, di beberapa sekolah Surabaya sudah ada agen SPAK Indonesia. Beberapa mapel yang sudah mengimplementasikan kurikulum anti korupsi dibiarkan jalan terlebih dahulu. Pihaknya tinggal menyambung secara paralel.
Di waktu yang sama, Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan mengatakan, pihaknya telah menyerahkan draf rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) implementasi anti korupsi kepada SPAK Indonesia. Dengan adanya draf tersebut, diharapkan ada masukan dan catatan agar menyempurnakan pendidikan anti korupsi di sekolah.
Ikhsan menegaskan, masuknya pendidikan anti korupsi tidak akan meninggalkan kompetensi dasar (KD) yang sudah ada. Konsepnya dibuat lebih kontekstual dengan keseharian.
“Semua masukan dari SPAK Indonesia langsung dicatat untuk dibuatkan aksinya langsung. Selanjutnya diduplikasikan kepada teman-teman yang lain,” pungkasnya. (q cox)
