SURABAYA (Suarapubliknews) – Sukadar, anggota Komisi C DPRD Surabaya dari fraksi PDIP berharap sengketa Pilkada Surabaya 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa segera selesai, karena sangat erat kaitannya dengan kelangsungan program pembangunan di Surabaya.
Oleh karenanya, sebagai anggota partai pengusung pasangan Eri-Armuji dengan nomor urut satu, Sukadar meminta kepada semua pihak untuk tunduk dan patuh kepada aturan dan hukum yang berlaku.
“Semua harus patuh pada hukum karena kita negara hukum. Jadi, kita tunggu saja hasil sidangnya di Mahkamah Konsitusi (MK), semoga berjalan tepat waktu dan menghasilkan keputusan yang adil. Karena, pembangunan di Surabaya tetap harus on progress. Jadi semoga saja sengketa Pilkada Kota Surabaya cepat clear,” kata Sukadar. Jumat (29/01/2021)
Namun demikian, Sukadar juga memahami jika masa pandemi dan penerapa PSBB serta PPKM mejadi penyebab terkendalanya pelaksanaan proyek fisik di Surabaya, karena semuanya dituntut untuk turut meminimalisir resiko penyebaran virus corona Covid-19.
“Di tahun 2021 ini proyek harus tetap progress, tentu dengan disipilin Protokol Kesehatan (Prokes) yang tinggi, dan ini Pemkot Surabaya harus menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) bagi semua pekerja konstruksi, proyek gedung, jalan, gorong-gorong, Box Culvert, dan ini Pemkot Surabaya juga tidak perlu repot mengeluarkan anggaran untuk APD,” jelasnya.
Misalnya, lanjut Sukadar, kontraktor pemenang tender, Pemkot Surabaya bisa menunjuk kontraktor tersebut agar menyediakan APD bagi pekerjanya saat mengerjakan proyek di lapangan.
“Jadi kami harapkan proyek tetap berjalan normal meski ditengah PPKM, tapi dengan disiplin Prokes yang ketat,” ungkapnya. (q cox)
