Tak Punya Kepentingan Politik, Warga Eks Timor Timur di Jatim Perjuangkan Persamaan Hak

SURABAYA (Suarapubliknews) – Sekira 20 tahun sudah, warga eks Timor Timur yang berdomisili di wilayah Jatim harus hidup terpisah dengan sanak keluarganya, setelah Provinsi tersebut menyatakan diri pisah dengan NKRI.

Namun sayangnya, mereka yang tetap setia dengan bendera merah putih, Pancasila dan NKRI ini harus kembali berjuang untuk mempertahankan kehidupan diri dan saudaranya, meski beberapa telah memiliki keluarga yang baru.

Oleh karenanya, warga eks Timtim di Jatim menggunakan haknya untuk berserikat dan berkumpul dengan membentuk wadah dengan nama Komunitas Persaudaraan Kesejahteraan Masyarakat Ex Provinsi Timor Timur (KOPER KESMATIM)

Pernyataan ini disampaikan Silyestre.C.Tilman selaku Ketua DPW Jatim KOPER KESMATIM, yang mengatakan jika pihaknya akan memperjuangan kesejahteraan di berbagai bidang terhadap seluruh anggotanya yang tersebar di seluruh wilayah Jatim.

“Ada beberapa poin yang yang akan kami perjuangan, namun yang paling utama adalah soal kesetaraan hak sebagai anak bangsa, yakni soal kesejahteraan diantaranya memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan perumahan serta pekerjaan,” ucap Pak Sily-sapaan Silyestre.C.Tilman. Minggu (15/12/2019)

Pasalnya, kata Sily, tak sedikit anggotanya yang hingga saat ini masih harus hidup di gubuk-gubuk liar di sepanjang jalanan umum atau stren kali, karena memang tidak mampu membeli lahan apalagi rumah yang layak bagi keluarganya.

Untuk itu, Sily yang tercatat sebagai ASN Pemprov ini mengatakan jika organisasinya berencana akan mengajukan audensi dengan Gubernur atim Khofifah Indar Parawansa, dengan tujuan menyampaikan semua tujuan yang telah tertuang dalam AD/ART organisasinya.

“Yang perlu di catat, kami tidak punya kepentingan politik, apalagi ingin merongrong negara. Itu sudah pasti akan tidak mungkin karena bagi kami NKRI itu harga mati. Tujuan kami hanya bagaimana bisa menyetarakan kesejahteraan bagi seluruh anggota (warga eks Timtim) agar setara dengan yang lain,” jelasnya.

Menurut dia, masih banyak anggotanya yang sampai saat ini masih belum memiliki tempat tinggal yang tetap (rumah), sehingga kehidupannya masih harus berpindah pindah. Termasuk soal pelayanan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Di Pemerintahan Pak Jokowi memang pelayanan untuk KTP sudah dilakukan, meski belum optimal. Kalau sesuai prosedur, tentu dibutuhkan kelengkapan persyaratan. Padahal kami ini adalah korban politik dan lari dari Timtim hanya dengan pakaian di badan,” tandasnya.

Diakhir paparannya, Sily juga menyampaikan jika organisasinya yang telah memiliki 12 cabang kab/kota di Jatim ini juga akan mengajukan audensi dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni memperjuangkan hak kesetaraaan anggotanya.

“Kami hanya ingin menunjukkan kepada para pimpinan daerah yang ada di Jatim, bahwa kami ini adalah warga korban politik, dan sampai saat ini masih ada tetapi dengan kehidupan yang memprihainkan,” pungkasnya. (q cox)

Reply