SURABAYA (Suarapubliknews) – Belum lama ini di Istana Negara sedang ramai soal wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta. Disamping sudah dinilai terlalu padat, alasannya juga untuk pemerataan perkembangan pembangunan.
Menurut Suko Widodo Pakar Komunikasi Politik Unair Surabaya, wacana tersebut telah lama bergulir, bahkan Bung Karno juga pernah melontarkan ide tersebut. Tahun 80-an juga pernah dibahas.
“Sebetulnya yang penting dan urgent bukan soal pemindahan ibu kota. Tetapi bagaimana daerah lain disorong untuk maju. Diberikan anggaran memadai. Jangan semua anggaran negara dikelola di Jakarta,” ucap Suko Widodo kepada media ini. Selasa (30/04/2019)
Suko mencotohkan, untuk Departemen Kehutanan, bisa buka semacam kantor aktivitas di Kalimantan. Atau kantor Kementrian Budaya dan Pariwisata, bisa membuat aktivitas di daerah utama seperti Bali atau Jogya, dan seterusnya.
“Jadi yang perlu itu kebijakan pembangunan kementrian dibawa ke daerah. Sehingga daerah kebagian kue pembangunan. Kalau semua urusan di handle dari Jakarta, ya daerah lain nggak berkembang,” tandasnya.
Menurut dia, bukan salahnya Jakarta jadi ibukota, tapi pengelolaan yang berbagi dengan daerah yang tidak jalan.
“Pemindahan itu membawa konsekuensi banyak. Biaya banyak, insfrastruktur butuh dana dan waktu,” tuturnya.
Suko menilai, yang mendesak adalah soal pembangunan wilayah. “Jadi kalaupun toh ibukota pindah Kalimantan, apakah Papua akan maju?” kritisnya. (q cox)
