SURABAYA (Suarapubliknews) – Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur tengah meneliti berkas dari Tri Susanti dan Syaiful Arif, tersangka kasus ujaran kebencian dan hoax, serta kasus diskriminasi ras saat insiden di asrama mahasiswa Papua.
Hal itu dilakukan sesaat penyidik Polda Jatim telah melakukan proses tahap I (penyerahan berkas perkara, red) ke Kejaksaan.
Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Asep Maryono mengatakan, polisi melakukan tahap I kasus tersebut sejak Senin (16/9) lalu. Polisi melakukan tahap satu untuk dua berkas, yakni milik tersangka ujaran kebencian dan hoaks Tri Susanti dan Syaiful Arif tersangka diskriminasi ras.
“Betul sudah tahap I sejak 16 September lalu,” ungkapnya, Senin (30/9).
Ia menambahkan, saat ini berkas tersebut masih berstatus P18 alias berkas masih dalam tahap penelitian oleh jaksa peneliti. “(Berkas) masih P18,” tegasnya.
Usai melakukan penelitian berkas kedua tersangka ini, jaksa nantinya akan memutuskan, jika dirasa sudah lengkap, maka kasus tersebut akan dinyatakan sempurna alias P21 dan dapat segera dilakukan penuntutan. Namun, jika dinyatakan masih ada kekurangan, maka berkas akan dikembalikan pada penyidik alias P19.
Sebelumnya, dalam kasus insiden di Asrama Mahasiswa Papua, Polda Jatim telah menetapkan Koordinator aksi pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Tri Susanti alias Mak Susi, sebagai tersangka ujaran kebencian dan provokasi insiden tersebut.
Susi dijerat pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 160 KUHP, pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
Selain Susi, Polda Jatim juga telah menetapkan tersangka lain Syaiful Arif. Dalam kasus ini, ia diduga melakukan tindak diskriminasi ras. Satu tersangka atas nama Veronica Koman juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim karena dianggap telah menyebarkan hoaks dan provokasi dalam kaitannya dengan Papua. Ia pun dijerat dengan undang-undang berlapis, yakni, UU ITE, KUHP pasal 160, UU no 1 tahun 1946 dan UU no 40 tahun 2008.
Hingga kini total sudah ada tiga tersangka dalam insiden Asrama Mahasiswa Papua, sejak 16 Agustus lalu. (q cox)
