BATULICIN (Suarapubliknews) – Hasil pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dr.H.Ambo Sakka bersama kementerian Pendayagunaan aparatur negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB ) RI, yang memberikan catatan tentang nasib para honorer di bawah binaannya.
Pokok penting dalam pertemuan itu dituangkan 3 opsi yang ditawarkan Menpan RB RI Azwar Anas, yakni terkait nasib honorer. Pertama menghentikan semua tenaga honorer, namun ini kelihatannya tentu tidak mungkin, mengingat kepala daerah dan masyarakat turut menolaknya.
Kedua, mengangkat semua tenaga honorer melalui P3K, tentu akan memberatkan pemerintah dari segi anggaran. Lantas yang ketiga, mengangkat secara bertahap sesuai skala prioritas.
“inilah 3 opsi yang ditawarkan ,namun sesuai perkembangan terakhir yang paling memungkinkan itu adalah opsi ke 3 yaitu mengangkat dengan sekala prioritas dalam kurun waktu dan akan disepakati.,”kata Sekda usai senam pagi Jumat (20/10/2022) dihalaman kantor Bupati.
Meski begitu, Bupati pernah meminta kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Tanbu agar dijaga serius, mengingat dari opsi ke 3 itu adalah honorer yang masuk pendataan non ASN yang sudah dikirim ke BKN.
“Ini artinya, setelah angka yang di input kemarin setelah ini dianggap sudah tidak ada lagi.” jelasnya.
Dalam pertemuan itu Kemenpan juga memaparkan data dengan lengkap, bahwa sebenarnya kondisi jumlah PNS di Indonesia dianggap sudah lebih dari target capaian kinerja.
“Mudahan P3 K dan CPNS itu adalah putra daerah sendiri.namun ini akan kembali pada kualitasnya. Mudah mudahan pula persoalan ini ada titik temu dan kesimpulan demi untuk kebaikan kita semua yang penting saat ini kita jaga integritas, bekerja dengan baik,” pungkasnya. (q cox, Imran)
