Terkendala Sertifikasi Untuk Ekspor, UKM Kota Surabaya Minta Dukungan dari Pemerintah

SURABAYA (Suarapubliknews) – Peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi salah satu program andalan Pemkot Surabaya dalam rangka membangkitkan perekonomian di masyarakat, setelah dua tahun lebih terjun bebas akibat pandemic covid-19.

Namun nyatanya, masih dibutuhkan dukungan dari pemerintah (daerah dan pusat) agar UKM di Kota Surabaya bisa menjadi produsen yang hasil produksinya dapat dinilai layak untuk di ekspor ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Yayuk Eko Agustin pemilik UKM Namira Ecoprint yang hasil produksinya berupa kain ecoprint, kerudung ecoprint, baju jadi perempuan dan laki-laki, tas berbahan dasar kain dan kulit, jaket kulit domba ecoprint dan sandal ecoprint dengan bahan sutera, katun, katun jaguar, kanvas dan kulit domba.

Menurutnya, banyak prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin hasil produksinya dinilai layak untuk di ekspor ke luar negeri, yang salah satunya adalah sertifikasi halal.

Infomasi ini didapat Yayuk saat berkesempatan bertemu dengan Kementrian luar negeri Direktorat Jenderal Amerika 2, yang menangani bidang Amerika latin dan Karibia

“Kami ditanya seperti apa? ya kami sampaikan, bagaimana kami para UKM bisa melakukan ekspor. Ternyata kendalanya terkait dengan sertifikasi,” ucap eks birokrat Pemkot Surabaya ini. Minggu (24/07/2022)

Padahal, Kata Yayuk, dirinya sudah memiliki sertifikasi terkait kain hasil produksinya. Namun ternyata masih harus dilengkapi dengan sertifikasi halal. “Lha kami menjadi bingung lagi, lha wong kita nggak makan kain,” kelakar Yayuk sembari tertawa.

“Pertanyaannya, apakah kain yang datang ke Indonesia juga ada sertifikat halalnya,” imbuh Yayuk dengan raut muka kecewa, karena tidak menyangka ada syarat tersebut di hasil produksi kain.

Oleh karenanya, perempuan yang pernah menjabat Asisten I Pemkot Surabaya ini berharap kepada Dinas Perdagangan Kota Surabaya untuk memberikan dukungan sekaligus bimbingan teknis kepada para UKM terkait pemenuhan sertifikasi halal.

“Nah, kalau memang sertifikat halal harus ada, maka kami juga minta bantuan kepada dinas terkait (yang membidangi teknis, baik di daerah maupun pusat), agar kami para UKM bisa memenuhi syarat tersebut dan bisa melakukan ekspor seperti lainnya,” tandas Yayuk yang kini menjadi pengurus IWAPI Jatim ini.

Yayuk mengaku jika pihaknya telah melakukan komunikasi sekaligus koordinasi dengan LH. Dan untuk memenuhi syarat ramah lingkungan pihaknya juga sudah dengan pihak Sucofindo. “Artinya, kami para UKM ini sudah berusaha mencari berbagai terobosan agar layak menjadi barang ekspor,” pungkasnya. (q cox)

Reply