SIDOARJO (Suarapubliknews) – Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo segera membangun dua RSUD tipe D pada tahun 2020 mendatang. Dua RSUD itu merupakan pengembangan dari Puskesmas Sukodono dan Puskesmas Sedati.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman SPpros, pembangunan RSUD tipe D ini untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas Sukodono dan Puskesmas Sedati, agar bisa menjadi lebih besar dan semakin maksimal lagi pada masyarakat yang menggunakannya.
Dengan dibangunnya Puskesmas Sukodono dan Puskesmas Sedati menjadi RSUD tipe D ini, maka Dinas Kesehatan harus mengganti dengan membangun Puskesmas Sukodono dan Puskesmas Sedati yang baru. Juga akan membangun satu Puskesmas baru lagi, namun masih akan mencari lokasi tempatnya.
”Anggarannya akan masuk Dinas Perkim PR tahun 2020 nanti,” jelas, drg Syaf, belum lama ini.
drg Syaf menegaskan, untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, di Kabupaten Sidoarjo saat ini masih tersedia ada 26 Puskesmas. Ke 26 Puskesmas ini berada di 18 kecamatan.
Jumlah Puskesmas di tiap kecamatan berbeda-beda. Ada satu Kecamatan dan satu Puskesmas, tapi juga ada satu kecamatan lebih dari satu Puskesmas. Misalnya di Kec Sidoarjo, ada lebih dari satu Puskesmas. Yakni, selain Puskesmas Sidoarjo Kota, juga ada Puskesmas Sekardangan dan Puskesmas Urang Agung.
”Ini melihat dari kunjungan pasien, bila dipusatkan di Puskesmas Kota saja, maka pelayanan tidak maksimal, karena harus melayani banyak pasien,” katanya.
Menurut mantan Wadir di RSUD Sidoarjo itu, jumlah fasilitas layanan kesehatan harus didasari oleh jumlah penduduk wilayah setempat, karena untuk Kabupaten Sidoarjo mencapai 2.5 juta jiwa.
“Maka sudah seharusnya jumlah tempat layan kesehatan juga diperbanyak atau diperbesar sehingga memberikan layanan pada masyarakat secara maksimal. Perlu ada sekitar 71 unit Puskesmas,” tandasnya.
Bahkan menurut dia, di jajaran Dinas Kesehatan Sidoarjo saja hingga kini dianggap masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan. “Baik tenaga perawat, bidan dan dokter umum yang ada di Puskesmas,” paparnya.
Berbagai usaha dilakukan untuk mencukupi tenaga kesehatan di Puskesmas. Misalnya dengan jalur Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari Kementrian Kesehatan. Namun, program PTT dari Kemenkes itu sudah tidak ada lagi.
”Bisa dengan cara kontrak, dokter kita kontrak dengan gaji yang cukup, karena selama ini banyak yang tidak mau karena dianggap gajinya kecil. Tapi dengan konsekwensi tambahan, para dokter umum di Puskesmas itu, harus bisa menjangkau dan memberi pelayanan yang banyak pada warga desa di lingkungan Puskesmasnya,” tandasnya. (q cox, NH)
