Tujuh Tahun Berhasil Pertahankan Opini WTP, Pemprov Jatim Terima Penghargaan dari Menkeu RI

SURABAYA (Suarapubliknews) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta tiga puluh tujuh Pemerintah Kabupaten/ Kota  menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim Taukhid kepada Gubernur Khofifah dan Bupati/ Walikota se Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11).

Atas penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih. Opini WTP yang diterima ini diharapkan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jatim.

“Penghargaan WTP ini adalah instrumen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan. Kita berharap outcome dari diperolehnya Opini WTP ini dapat meningkatkan percepatan  kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Khofifah juga menyerahkan Opini WTP kepada 37 kabupaten/kota dari total 38 Kabupaten/Kota di Jatim. Ia menyerahkan penghargaan Opini WTP kepada 5 Pemerintah Daerah yang telah mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut.

Yakni Kota Blitar, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo dan Kota Surabaya. Tak hanya itu, penghargaan juga diserahkan kepada 28 pemerintah daerah yang dapat mempertahankan opini WTP lima tahun berturut-turut. Serta 4 pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan WTP dibawah lima tahun berturut.

“Kami berharap penghargaan yang diberikan ini memberikan motivasi untuk terus bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP serta outcome yang terukur dan ptoduktif  pada tahun-tahun berikutnya. Di samping itu juga memotivasi Daerah yang belum mendapatkan opini WTP untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya,” ungkapnya.

Gubernur Khofifah menyatakan, bahwa capaian yang berhasil diraih oleh kabupaten/kota tersebut sungguh luar biasa dan sangat membanggakan. Terutama mengingat di tahun 2021 masih kondisi efek pandemi Covid-19.

“Capaian opini WTP pada tahun ini menunjukan tren yang cukup positif. Dengan mempertahankan capaian pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 37 Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP,” urainya.

Di kesempatan yang sama, di hadapan bupati/walikota yang hadir, Gubernur Khofifah memberikan tiga pesan khusus untuk mengajak, mempercepat pembangunan di daerah.  Pertama, Ia mendorong kepala daerah mempercepat pelaksanaan Vaksinasi Booster bagi masyarakat di wilayahnya dari adanya ancaman varian baru covid-19 yaitu omicron varian XBB.

“Percepatan Booster dilakukan untuk menjawab prediksi Menteri Kesehatan terkait kekhawatiran adanya lonjakan kasus varian Covid baru di bulan Desember dan Januari 2023,” terangnya.

Pesan kedua, meminta kepada bupati Walikota mempercepat vaksinasi PMK untuk ternak sapi potong maupun sapi perah. Vaksinasi ini sangat penting karena PMK bisa menurunkan produktivitas sapi khususnya sapi perah hingga 20%.

Untuk pesan yang ketiga, meminta bupati/walikota mensukseskan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh BPS. Ini penting, sebab program Regsosek ini digadang akan menjadi landasan dalam pemberian bantuan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat di Jatim.

“Saya mohon kepada daerah yang cakupan Regsosek-nya masih kurang signifikan, tolong ditingkatkan dan didorong lagi agar bisa mencapai 100%. Regsosek ini membantu pemerintah mendapatkan data update dan  valid untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” harapnya.

Di sisi lain, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim Taukhid mengatakan, penghargaan ini sudah dilaksanakan selama 15 tahun. Taukhid berharap, pencapaian WTP bisa terus dipertahankan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

Menurutnya mempertahankan WTP merupakan sebuah reputasi dalam menunjukkan kinerja pemerintah atau good governance telah diterapkan di Jawa Timur. “Capaian WTP ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diindikasikan melalui pertumbuhan ekonomi di masing masing daerah. Jatim bersama kabupaten/kota patut berbangga atas seluruh capaian yang diterima hari ini,” tegasnya.

Sementara itu, sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian bagi daerah yang berhasil memperoleh predikat 10 tahun berturut-turut, Gubernur Khofifah memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp. 10 Milliar kepada masing masing Pemerintah Daerah yang akan dialokasikan di Tahun Anggaran 2023.

Adapun daerah yang berhasil mendapatkan BKK di tahun 2023 adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo dan Kota Surabaya yang berhasil memperoleh predikat 10 tahun berturut turut memperoleh opini WTP.

Sebelumnya, BKK pada Tahun Anggaran 2022 juga telah diterima oleh Kota Blitar yang telah memperoleh Opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut dan juga Kota Malang yang telah memperoleh Opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut. (Q cox, tama dini)

Reply