SURABAYA (Suarapubliknews) – Pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk Surabaya Raya yang meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, ternyata sangat berdampak terhadap usaha menengah ke bawah di masyarakat.
Salah satunya adalah usaha warung kopi yang saat ini telah berjamur di Kota Surabaya dan terbukti telah menjadi penyangga ekonomi daerah. Namun sayangnya jenis usaha masyarakat ini harus gulung tikar karena PSBB diberlakukan.
Pernyataan ini disampaikan Kusnan Hadi, bakul kopi di Surabaya yang mengaku telah menutup usahanya di Jl. Pahlawan Surabaya karena sepi pengunjung meski telah menerapkan protokol kesehatan.
Kusnan mengatakan, seharusnya pemerintah berhitung soal dampak yang ditimbulkan sebelum mengajukan dan menerapkan PSBB, karena akibatnya sangat buruk terhadap perekonomian masyarakat. Apalagi jelang Hari raya Indhul Fitri.
“Semestinya hal coba-coba yang tidak menghasilkan apa-apa tidak perlu ditindaklanjuti dan tidak perlu di teruskan. Sama persis seperti PSBB saat ini. Bagi saya bukan hanya gagal dalam pelaksanaannya, tapi mulai dari awal sudah amburadul,” ucap Kusnan kepada media ini. Kamis (14/05/2020)
Menurut dia, penindakan/peringatan/hukuman terkait kebijakan hanya menjadikan rakyat sebagai obyek, tetapi hak nya di nomor duakan. “Penuhi dulu hak warga, baru perketat kebijakan,” ujarnya.
Terkait bantuan sosial dan BLT dari pemerintah, Kusnan berpendapat bahwa pendataan yang salah menjadi penyebab karena sejak awal tidak melibatkan peran RT dan RW, padahal keberadaaannya menjadi unjung tombak.
“Terkait data yang saat ini dijalankan pemerintah itu data kapan dan tahun berapa? Lantas bagaimana dengan mereka yang tinggal di tempat kos dan kontrakan, padahal mereka sekarang kondisinya tidak bisa bekerja dan pulang kampung,” tandasnya.
Kusnan berharap sekaligus memohon kepada Pemerintah khususnya kepada Gubernur Jatim untuk tidak lagi memperpanjang penerapan PSBB karena hanya akan memperburuk kondisi perekonomian daerah.
“Efek dominonya sangat signifikan, karena dampaknya ke semua lapisan masyarakat, Bahkan pengusaha saja sudah banyak kolaps dan pekerjanya di PHK, apalagi bagi warga menengah ke bawah seperti kami ini,” tandasnya.
Kusnan meyakini bahwa pencegahan wabah covid-19 tetap bisa dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah meski tidak melalui penerapan PSBB.
“Sosial distancing di terapkan sungguh-sungguh, bukan pembatasan jam malam atau jam kerja. Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri. Kita bangkit bersama. Yang utama, jangan jadikan musuh bagi siapapun yang memberi masukan dan kritikan agar pandemi ini berakhir,” pungkasnya. (q cox)
