JAKARTA (Suarapubliknews) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai salah satu Provinsi yang giat menyelenggarakan proyek melalui KPBU atau Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha. Di dalam Perpres 80 Tahun 2019 saja dari 218 proyek, 72 diantaranya akan didanai melalui KPBU.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat Talkshow Infrastructure Outlook 2020 mengatakan jika sumber dana ke-218 proyek lampiran Perpres 80/2019 tak bisa hanya bergantung pada APBN/APBD. Oleh sebab itu pendanaan berbasis Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dirasa bisa menjadi opsi bagi Pemerintah Daerah hingga Kementerian selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
“Jadi 85,2% skema pendanaan ke-218 proyek adalah non APBN maupun APBD,” katnya saat berbagi kiat dan pengalamannya dalam menjalankan berbagai proyek terutama infrastruktur berbasis KPBU.
Pengklasifikasian tersebut didasarkan pada dampak ekonomi atau revenue yang dihasilkan dari suatu proyek. Wagub Emil memberi contoh kepada ratusan perwakilan Pemerintah Daerah dan Kementerian seluruh Indonesia, dalam proses pembangunan satu proyek infrastruktur tentunya akan berdampak pada pengembangan ekonomi karena di dalamnya akan ada pembangunan kawasan industri hingga penanganan banjir.
Dengan beraneka ragamnya dampak yang timbul, maka disitulah menurut Wagub Emil menjadi salah satu kesempatan untuk mengklasifikasikan proyek berdasarkan sumber pendanaannya. “Disitulah bisa kita lakukan klasifikasi. Mana yang diswastakan, atau di-KPBU-kan dan mana yang sebenarnya potensial,” tambah Emil.
Walaupun proyek tersebut dominasi pendanaannya non APBN/APBD, pemerintah tidak boleh lepas tangan. Prioritas proyek bukan diukur dari sumber pendanaannya, namun tetap kepada dampak yang dihasilkan dari proyek tersebut.
Pada gelaran acara yang bertajuk The Future of Alternative Financing for Sustainable Development tersebut, Wagub Emil juga menyebutkan perlu adanya kesiapan dari sisi sumber daya manusia (SDM) khususnya birokrasi. “Kita tidak mengharapkan mereka expert, tapi yang penting adalah tau konsekuensinya,” tuturnya.
Para pelaku proyek ini harus paham jika dalam KPBU itu pemerintah daerah berkontrak dengan investor dimana ada tanggung jawab di dalamnya. Hal tersebut menjadikan kesiapan inhouse capacity sebagai sesuatu yang penting. Mulai dari persiapan proyek yang bagus, hingga feasibility study juga perlu disiapkan dengan baik. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penyediaan profesional skill. “Bagaimana kita harus berani membayar profesional team,” jelas Emil.
Perekrutan profesional diluar birokrasi seperti international advisor bukanlah bentuk ketidakpercayaan pada lokal, namun lebih kepada spesifikasi skil yang hanya bisa didapat dari pengalaman. Sehingga mindset dari birokrasi itu sendiri harus dirubah guna kesiapan proyek tersebut.
Sementara itu, Wakil Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan apresiasi terhadap semua elemen baik dari kementerian hingga Pemda yang berperan aktif dalam pemanfaatan KPBU di dalam berbagai proyek strategisnya.
Dirinya menyebut jika KPBU adalah suatu hal baru yang menantang. Namun beberapa pemerintah daerah dan kementerian telah berhasil, salah satunya Jawa Timur. Oleh sebab itu dirinya meminta usaha semacam ini terus bisa ditingkatkan apabila kondisi ekonomi sedang melemah.
“PR ini bukan hanya di pemerintah daerah, tapi juga di pemerintah pusat. Sehingga apa yang telah dilakukan PT.PII selama 10 tahun terakhir melalui pendampingan menjadi sangat penting dalam peningkatan kegiatan KPBU,” jelasnya.
Selain penyelenggaraan Talkshow, PT. Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia (PT. PII), juga disertai dengan peluncuran perdana Pojok KPBU di tiga provinsi. Mereka adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh. Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi yang mendapat kesempatan untuk menikmati fasilitas dari PT. PII dalam hal pendampingan kegiatan KPBU di masa depan.
Turut hadir dalam talkshow, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sekjen Kemenkeu RI Hadiyanto, Sekjen Kemenhub RI Djoko Sasono, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu RI Luky Alfirman, Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Sri Bagus Guritno serta Direktur Utama PT. PII Muhammad Wahid Sutopo. (q cox, Tama Dinie)
