SURABAYA (Suarapubliknews) – Pembangunan infrastruktur Jawa Timur yang meliputi transportasi, sanitasi, dan banyak hal lainnya merupakan ikhtiar dan usaha konkret daerah melepaskan diri dari perangkap pendapatan menengah ke bawah (middle income trap).
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Ekon Goes to Campus yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Kamis (27/10).
“Kita tahu bahwa hampir tidak mungkin melepaskan pembangunan dari aspek ekonomi karena semua saling terkait dengan hal-hal yang lain. Pembangunan infrastruktur adalah ikhtiar Jawa Timur untuk bisa menjadi bagian dari upaya Indonesia lepas dari middle income trap,” katanya.
Mantan Bupati Trenggalek itu lebih jauh menjelaskan, untuk dapat melakukan hak tersebut Jatim sudah tidak boleh lagi bergantung kepada SDA. Sebab, ciri-ciri dari advance economy adalah pengaplikasian ilmu pengetahuan dan jasa dari SDM-nya.
“Kita tidak boleh lagi hanya mengandalkan sumber daya alam, tapi knowledge yang ditopang dengan infrastruktur. Jadi, orang mau investasi atau buka pabrik di Jawa Timur bukan karena ada sumber daya alamnya saja dan bukan karena tenaga kerjanya murah, tetapi juga karena infrastruktur yang memadai,” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur ini, sangat didukung oleh pemerintah pusat. Hal itu terbukti dari penetapan Perpres 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya -Sidoarjo – Lamongan (Gerbang Kertosusila) dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang. Pembangunan tersebut juga meliputi kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
“Selain itu, penyediaan air juga penting sekali untuk menopang kawasan industri. Begitu juga dengan pengendali banjir agar tidak terjadi gangguan logistik. Kemudian, transportasi yang mendorong pengembangan ekonomi tidak boleh hanya berpusat di Surabaya dan sekitarnya saja,” imbuhnya.
Maka dari itu, pembangunan tol yang menghubungkan daerah-daerah perekonomian di selatan juga harus dipercepat. Agar dengan penduduk mencapai 40 juta orang, Jatim bisa memaksimalkan seluruh lokasi untuk perputaran ekonomi yang cepat.
“Ini kita lakukan untuk bisa memaksimalkan seluruh lokasi yang memang ada di Jawa Timur ini untuk menjadi pengungkit ekonomi. Dari sisi itu akan membuat kita jadi mengerti tantangan seperti apa yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan bahwa mahasiswa memegang peranan penting dalam cita-cita advance economy yang dicanangkan pemerintah.
“Ini adalah diseminasi proyek strategis nasional, termasuk pembangunan wilayah kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Maka dengan acara ini, kami bisa menginformasikan kepada calon-calon penerus bangsa. Sehingga, mereka bisa menjadi bagian dari solusi dan perubahan,” ucapnya. (Q cox, tama dini)
