SURABAYA (Suarapubliknews) – Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Surabaya mengapresiasi gerak Wali Kota Tri Rismaharini yang menyalurkan bantuan ke warga berupa sembako hingga bantuan sosial tunai. Risma dinilai berhasil memadukan semua sumberdaya bantuan dari pusat hingga kota untuk warga dengan pendataan yang transparan dan menyeluruh.
“Kami mengapresiasi Wali Kota Risma, dan ke depan berharap ini bisa terus optimal demi membantu masyarakat melewati pandemi Covid-19,” ujar Ketua FPDIP DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri.
Syaifuddin mengatakan, Risma telah melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan cepat dan transparan. Total MBR yang didata mencapai 235.477 kepala keluarga (KK), dan semuanya telah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari 235.477 KK tersebut, selama ini 61.145 KK telah mendapatkan program reguler dari pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kemudian sisanya sebanyak 174.332 KK mendapatkan bantuan tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
“Bu Risma memperjuangkan 174.332 KK untuk mendapatkan bansos tunai dari Kemensos. Kami sudah melihat surat Bu Risma ke Menteri Sosial, dan kita mengapresiasi perjuangan serta lobi Bu Risma sehingga 174.332 KK mendapat Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan,” ujar Syaifuddin.
Dia menambahkan, Pemkot Surabaya juga mendata 26.122 KK yang tak masuk DTKS. Mereka juga diberikan bantuan paket sembako yang telah mulai disalurkan.
“Jadi ini MBR yang di DTKS maupun warga terdampak non-DTKS semuanya telah ter-cover. Mari kita kawal penyalurannya,” ujarnya.
Menurut Syaifuddin, tentu dalam perjalanannya nanti ada kemudian warga terdampak yang belum masuk skema bantuan. Perubahan data yang dinamis sangat wajar dalam situasi wabah seperti saat ini, karena warga yang sekarang punya penghasilan, bisa jadi dua pekan lagi tiba-tiba kesulitan ekonomi.
“Untuk case-case semacam itu, ayo warga kita dorong melapor ke RT/RW, untuk ditindaklanjuti dinas terkait agar mendapat bantuan,” ujar Syaifuddin.
“Jadi jangan saling menyalahkan, karena data sangat dinamis. Pemkot sudah mengalokasikan bantuan untuk kasus-kasus pendataan yang dinamis itu,” imbuhnya.
Syaifuddin mengatakan, tentu dalam penanggulangan dampak Covid-19 ini Pemot Surabaya tak bisa bergerak sendirian. Gotong royong elemen lain mutlak diperlukan.
“Jadi saya kira dengan skema gotong royong pusat, provinsi, kota, dan berbagai elemen masyarakat akan semakin banyak membantu warga. Tapi jangan ada pihak yang seolah-olah membantu, tapi kemudian mempolitisasi,” kata Syaifuddin tanpa menjelaskan pihak yang dimaksud. (q cox)
