SURABAYA (Suarapubliknews) – Di tengah isu pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memilih untuk menerapkan strategi jitu dengan menata ulang manajemen keuangan. Strategi fiskal ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni kejujuran, optimalisasi aset, dan pengawasan berbasis teknologi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menggarisbawahi pentingnya kejujuran untuk transparansi agar semua kebutuhan dan pengeluaran bisa diketahui secara jelas.
“Sehingga pentingnya kejujuran dalam setiap laporan keuangan. Jadi berapa yang perlu disampaikan, sampaikan,” ujar Wali Kota Eri, Kamis (18/9/2025).
Untuk menutupi potensi kekurangan dana, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan aset-asetnya yang selama ini belum produktif atau idle.
“Hasil dari penyewaan ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan, yang kemudian bisa digunakan untuk menutup kekurangan transfer keuangan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga berfokus pada pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran anggaran. Caranya adalah dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai. Sistem ini, misalnya, diterapkan pada sektor pajak hotel dan restoran.
“Kita menggunakan aplikator atau aplikasi. Melalui aplikasi ini, data pendapatan bisa langsung terintegrasi dengan sistem pemerintah kota tanpa perlu pemeriksaan manual. Metode ini menjamin transparansi dan akurasi, meminimalkan ruang untuk kebocoran dana,” imbuhnya.
Dengan demikian, meski Surabaya tengah menghadapi tantangan fiskal, Wali Kota Eri menyatakan bahwa pemkot siap mengoptimalkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dengan fiskal yang kuat dan strategi yang matang, Surabaya membuktikan diri sebagai kota yang siap menghadapi tantangan ekonomi,” pungkasnya. (q cox)
