SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Timur hingga akhir September 2025 menunjukkan capaian positif. Total realisasi pendapatan negara mencapai Rp178,56 triliun atau 63,15% dari target, menandai kontribusi kuat Jawa Timur terhadap perekonomian nasional.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna mengatakank inerja perpajakan yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. “APBN hadir sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dari total pendapatan Rp178,56 triliun, penerimaan perpajakan menyumbang Rp171,86 triliun (61,97%), sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melampaui target dengan capaian Rp6,69 triliun (123,11%).
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat Rp92,09 triliun (72,97%), terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp28,64 triliun dan transfer ke daerah Rp63,45 triliun. Komposisi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi perpajakan, penerimaan pajak netto Jawa Timur mencapai Rp71,32 triliun, dengan sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar (Rp47,37 triliun atau 56,2%).
Kinerja Bea dan Cukai juga tumbuh solid dengan realisasi Rp100,54 triliun (67,55%), didorong oleh kenaikan harga CPO yang mendorong penerimaan bea keluar serta cukai hasil tembakau.
Selain itu, DJKN Jawa Timur mencatat realisasi lelang senilai Rp4,19 triliun (76,91%) dan PNBP lelang Rp132,94 miliar (106,46%), menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara.
Belanja pemerintah pusat di Jawa Timur hingga September 2025 menunjukkan tren positif. Komponen belanja pegawai menjadi yang terbesar dengan Rp18,73 triliun (77,53%), disusul belanja barang Rp7,40 triliun (52,77%), belanja modal Rp2,41 triliun (42,27%), dan bantuan sosial Rp99,66 miliar (71,79%).
Sektor kesehatan menyerap Rp612,78 miliar (58,98%) dari total pagu Rp1,04 triliun, difokuskan pada layanan kesehatan, program JKN, serta pembangunan keluarga dan kependudukan. Di sektor pendidikan, realisasi mencapai Rp7,24 triliun (64,27%) dari pagu Rp12,82 triliun, diarahkan untuk peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan tinggi.
Dua program unggulan nasional juga menunjukkan hasil menggembirakan di Jawa Timur.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat realisasi Rp938 miliar, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan capaian tertinggi ketiga nasional. Program ini telah menjangkau lebih dari 4,16 juta penerima manfaat (47%), dengan dukungan 47.405 petugas lapangan dan 1.875 pemasok di seluruh kabupaten/kota.
Sementara Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua nasional, dengan 7,97 juta pendaftar (18,94%) dan 7,54 juta peserta yang telah menjalani pemeriksaan (17,92%). Realisasi anggaran program ini mencapai Rp7,17 miliar hingga akhir September.
Melalui sinergi antarunit Kementerian Keuangan, Dudung menegaskan komitmen Jawa Timur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kepatuhan wajib pajak. “Kami ingin memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi daerah,” tutupnya. (q cox, tama dini)
