SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Kenaikan harga pangan yang kerap terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri menjadi perhatian serius Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah daerah. Upaya pengendalian dilakukan secara struktural dan terkoordinasi guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan petani dan peternak tetap mendapatkan insentif yang layak.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menekankan pentingnya konsolidasi lintas lembaga dalam menghadapi dinamika harga dan distribusi pangan. “Konsolidasi level pimpinan lembaga/instansi se-Jawa Timur merupakan wujud nyata sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah serta seluruh instansi anggota TPID dan TP2DD dalam mendukung pertumbuhan Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan,” tegasnya.
Dalam paparannya, Ibrahim menyampaikan bahwa disparitas harga dan pasokan komoditas antarwilayah di Jawa Timur masih terjadi. Karena itu, sinergi intradaerah dinilai krusial untuk menjaga kecukupan pasokan serta stabilitas harga.
HLM yang mengangkat tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat” dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah menegaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional yang membutuhkan penguatan kerja sama, baik di tingkat provinsi maupun antarprovinsi. “Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional perlu memperkuat kerja sama intraprovinsi dan antarprovinsi guna mendukung pemerataan distribusi pangan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan langkah antisipatif terhadap potensi curah hujan tinggi melalui operasi modifikasi cuaca, yang dinilai berhasil meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi serta dampaknya terhadap sektor pertanian dan perekonomian.
Dalam forum tersebut, dibahas strategi 4K pengendalian inflasi, yakni kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Sejumlah komoditas strategis seperti hortikultura, daging ayam dan sapi, hingga BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi mencukupi menjelang Ramadan–Idulfitri 1447 Hijriah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, melaporkan bahwa inflasi Jawa Timur sepanjang 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional. Ia juga memaparkan langkah antisipatif yang akan ditempuh untuk menjaga stabilitas harga selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026.
Selain isu inflasi, forum juga membahas percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan pelayanan publik.
Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya orkestrasi peta jalan digitalisasi daerah agar ekosistem digital semakin terintegrasi.
Sejalan dengan itu, Ibrahim menambahkan bahwa penguatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan melalui inovasi kebijakan dan program yang terukur. “Percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan serta belanja daerah perlu terus diperkuat melalui inovasi kebijakan dan program, disertai monitoring dan evaluasi peta jalan TP2DD di masing-masing daerah,” ungkapnya.
Bank Indonesia juga menyatakan kesiapan mendukung sinergi pemerintah daerah, termasuk dalam upaya meraih capaian terbaik dalam ajang digital championship TP2DD.
Sebagai penguatan program pengendalian inflasi menjelang Idulfitri, diluncurkan pula program Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile Jawa Timur 2026. EPIK Mobile merupakan platform distribusi pemasaran keliling yang menghubungkan produsen langsung dengan masyarakat guna mengefisienkan rantai pasok. Program ini menggandeng 15 kabupaten/kota serta Bulog, dengan menyediakan komoditas seperti beras SPHP, beras Jatim Cettar, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga terjangkau.
Melalui sinergi TPID dan TP2DD, BI Jatim dan pemerintah daerah berharap stabilitas harga dan digitalisasi daerah dapat berjalan beriringan, sehingga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Ke depan, BI Jatim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan dan berdaya tahan, sekaligus selaras dengan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. (q cox, tama dini)
