SURABAYA (Suarapubliknews) – Momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 dimanfaatkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, untuk memberikan sejumlah evaluasi terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kota Pahlawan. Catatan tersebut meliputi layanan administrasi kependudukan (adminduk), pengelolaan sampah, penataan pedagang kaki lima (PKL), Program Kampung Pancasila, hingga tata kelola parkir.
“Pemkot memang sudah bergerak cepat dalam digitalisasi layanan. Namun yang harus dipastikan adalah apakah layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat sampai tingkat bawah. Jangan sampai sistemnya bagus, tetapi warga masih mengalami kesulitan di lapangan,” ujar Yona usai mengikuti upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).
Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu mengapresiasi layanan adminduk melalui Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG). Meski demikian, menurutnya, tingkat pemanfaatan layanan tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.
Ia menilai, salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas pelayanan adalah kesiapan sumber daya manusia di tingkat bawah. Karena itu, evaluasi terhadap kemampuan operator dan petugas pelayanan di kelurahan maupun RW dinilai penting dilakukan.
“Jangan sampai pelayanan cepat hanya dirasakan di pusat kota. Warga di kampung-kampung juga harus memperoleh kualitas layanan yang sama,” tegasnya.
Selain adminduk, Cak Yebe turut menyoroti Program Suroboyo ASRI yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia ASRI. Ia mendukung semangat menjaga kebersihan kota, namun menilai pengelolaan sampah masih perlu pembenahan serius.
Menurut dia, dalam beberapa waktu terakhir masih ditemukan penumpukan sampah di sejumlah titik, baik di kawasan permukiman maupun depo sampah yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sementara. “Kami menjumpai langsung adanya sampah yang meluber hingga ke pelataran depo. Pemkot harus memastikan jumlah Tonk Bin mencukupi dan mengatur kembali jadwal pengambilan sampah agar tidak terjadi overload,” katanya.
Di sektor penegakan peraturan daerah, Cak Yebe mengapresiasi pendekatan humanis yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan penertiban. Namun, ia mengingatkan bahwa penertiban harus dibarengi program lanjutan yang jelas dan terukur. “Penertiban tidak boleh berhenti pada pengosongan lokasi. Masyarakat harus mengetahui kawasan yang ditertibkan akan difungsikan untuk apa serta manfaatnya bagi warga,” ujarnya.
Menurutnya, lokasi pascapenertiban tidak boleh dibiarkan kosong karena berpotensi memunculkan kembali aktivitas lama. Penataan PKL, lanjut dia, harus menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi serta tetap memberi ruang manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Cak Yebe juga menyinggung Program Kampung Pancasila yang dinilainya memiliki semangat positif dalam memperkuat harmoni sosial. Namun, efektivitas program tersebut perlu diukur dengan indikator yang jelas dan terukur. “Harus ada ukuran keberhasilan, apakah keamanan lingkungan meningkat, konflik sosial berkurang, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Sementara itu, persoalan parkir dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Surabaya. Menurut dia, digitalisasi parkir harus diiringi peningkatan kualitas pelayanan juru parkir di lapangan. “Jukir harus dibekali SOP pelayanan, kemampuan komunikasi, etika, serta sikap melayani yang baik. Jangan hanya dituntut setor, tetapi tidak diberikan pembinaan yang memadai,” tegasnya.
Ia menambahkan, HJKS ke-733 semestinya menjadi momentum refleksi bagi seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih. “Surabaya tidak cukup hanya tampil modern. Kota ini juga harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang adil, manusiawi, merata, dan benar-benar dirasakan seluruh warga,” pungkasnya. (q cox)
