JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan yang digelar pada 9 Juni 2026. Bersamaan dengan itu, suku bunga Deposit Facility juga dinaikkan menjadi 4,50 persen dan Lending Facility menjadi 6,25 persen.
Keputusan tersebut diambil sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah yang menghadapi tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah, serta untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing ke pasar keuangan domestik melalui peningkatan imbal hasil instrumen keuangan di Indonesia.
Dalam keterangannya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah BI melakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi dan pasar keuangan sejak RDG Bulanan pada 19–20 Mei 2026.
Menurutnya, nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pelemahan yang lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih tingginya gejolak global, meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri, serta terjadinya aliran keluar investasi portofolio asing dari Indonesia.
“Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing,” ujar Ramdan.
Selain menaikkan BI-Rate, Bank Indonesia juga mengumumkan sejumlah langkah tambahan untuk memperkuat stabilisasi rupiah dan menjaga ketahanan sektor keuangan.
Salah satunya adalah peningkatan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan guna meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing. BI menilai langkah tersebut penting agar instrumen investasi Indonesia tetap kompetitif dibandingkan negara lain.
Bank Indonesia juga memberikan insentif berupa penurunan biaya swap lindung nilai (hedging swap) sebesar 10 persen bagi investor asing. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan minat investor asing untuk menempatkan dana di Indonesia sekaligus mengurangi biaya transaksi yang selama ini menjadi beban investor.
Di sektor perbankan, BI membuka kembali fasilitas lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan. Kebijakan ini bertujuan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan industri perbankan agar pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap berada di atas 10 persen.
Penguatan stabilisasi rupiah juga dilakukan melalui peningkatan intensitas operasi moneter. Untuk instrumen rupiah, BI akan menggelar lelang SRBI sebanyak dua kali dalam seminggu. Sementara pada pasar valuta asing, intervensi diperkuat melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri.
Bank Indonesia juga menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Koordinasi fiskal dan moneter dilakukan untuk memastikan kebijakan yang ditempuh saling mendukung dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kecukupan likuiditas, serta kepercayaan investor.
Menurut BI, koordinasi tersebut mencakup upaya meningkatkan daya tarik investasi pada instrumen SRBI dan Surat Berharga Negara (SBN), sekaligus menjaga pengelolaan kas pemerintah agar tetap mendukung efektivitas operasi moneter.
Bank Indonesia optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan global. Melalui kombinasi kebijakan suku bunga, operasi moneter, serta koordinasi dengan pemerintah, BI berharap stabilitas makro-ekonomi dapat terus terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (feb, tama dini)
