JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran pemerintah sebesar 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17–18 Juni 2026. Selain menaikkan BI-Rate, BI juga meningkatkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,75 persen dan Lending Facility menjadi 6,50 persen.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, di tengah tekanan global yang masih tinggi, bauran kebijakan moneter tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth).
“Kebijakan makroprudensial yang akomodatif terus diperkuat untuk mendorong peningkatan kredit ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperluas digitalisasi ekonomi dan keuangan inklusif,” ujarnya.
Bank Indonesia menilai ketidakpastian ekonomi global masih dipengaruhi perang di Timur Tengah yang berlangsung sejak akhir Februari 2026. Meskipun sempat mereda setelah adanya interim deal antara Amerika Serikat dan Iran pada pertengahan Juni, konflik tersebut masih berpotensi mengganggu rantai pasok dunia, meningkatkan inflasi global, serta menekan pertumbuhan ekonomi internasional.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 hanya berada di kisaran 3 persen, sementara inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,4 persen. Kondisi tersebut mendorong sejumlah bank sentral mempertahankan bahkan menaikkan suku bunga sehingga aliran modal global masih cenderung bergerak menuju aset-aset yang dianggap lebih aman (safe haven assets).
Di tengah tekanan eksternal tersebut, nilai tukar rupiah justru menunjukkan penguatan. Hingga 17 Juni 2026, rupiah berada di level Rp17.730 per dolar Amerika Serikat, menguat sekitar 0,76 persen dibandingkan posisi akhir Mei 2026.
Penguatan tersebut didorong oleh berbagai langkah stabilisasi Bank Indonesia, mulai dari peningkatan intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, transaksi spot dan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga penyesuaian suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) agar tetap menarik bagi investor asing.
Per 15 Juni 2026, outstanding SRBI tercatat mencapai Rp1.021,13 triliun, dengan kepemilikan investor asing sebesar Rp238,09 triliun atau sekitar 23,32 persen dari total outstanding. BI juga tetap memberikan insentif penurunan biaya hedging swap sebesar 10 persen guna meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing.
Di sisi domestik, Bank Indonesia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi didukung konsumsi pemerintah yang meningkat melalui percepatan belanja negara, penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat, serta pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara.
Konsumsi rumah tangga juga tetap kuat didukung tingkat keyakinan konsumen yang masih tinggi, sementara investasi terus meningkat seiring indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) yang masih berada di zona ekspansi. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026 berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.
Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tetap kuat mencapai 144,9 miliar dolar AS, setara pembiayaan 5,6 bulan impor, sehingga dinilai mampu menjaga ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global.
Meski suku bunga acuan dinaikkan, Bank Indonesia menegaskan kebijakan makroprudensial tetap diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui peningkatan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari maksimal 35 persen menjadi 40 persen dari modal bank yang mulai berlaku efektif 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas sumber pendanaan perbankan guna mendukung penyaluran kredit ke sektor produktif.
Bank Indonesia juga melanjutkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta memperkuat Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) agar pembiayaan kepada sektor prioritas, termasuk UMKM, tetap meningkat. Hingga awal Juni 2026, total insentif KLM yang telah disalurkan mencapai Rp418,1 triliun.
Pertumbuhan kredit perbankan sendiri masih menunjukkan tren positif. Pada Mei 2026, kredit tumbuh 11,51 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 9,98 persen. BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang tahun tetap berada pada kisaran 8–12 persen.
Selain kebijakan moneter, BI juga memperkuat digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5 persen serta tarif murah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diperpanjang hingga 31 Desember 2026. Bank Indonesia juga terus memperluas implementasi QRIS Jelajah Indonesia 2026, ekspansi QRIS Antarnegara, serta berbagai program literasi digital guna mempercepat inklusi keuangan nasional.
Sepanjang Mei 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,22 miliar transaksi, tumbuh 28,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara transaksi menggunakan QRIS melonjak hingga 95,10 persen secara tahunan, menunjukkan semakin luasnya adopsi pembayaran digital di masyarakat.
Bank Indonesia optimistis, melalui sinergi yang erat dengan pemerintah, kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. (feb, tama dini)
