JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Bank Indonesia (BI) meluncurkan Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Program berskala nasional tersebut diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing sehingga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Peluncuran program dilakukan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta, Senin (22/6/2026), dan dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian UMKM, industri perbankan, asosiasi, pondok pesantren, serta pelaku UMKM dari berbagai daerah.
Perry mengatakan, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Selain menjadi tulang punggung perekonomian, UMKM juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus melahirkan generasi wirausaha masa depan.
“Risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat menuntut Indonesia semakin mandiri melalui penciptaan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas UMKM. Agar lebih berdampak, kami memilih model bisnis terbaik dari UMKM binaan Bank Indonesia sehingga benar-benar teruji di lapangan,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, sektor UMKM menyumbang sekitar 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap 90 persen tenaga kerja, serta berkontribusi sekitar 15 persen terhadap nilai ekspor Indonesia.
Menurut Perry, besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu dirancang untuk menghasilkan dampak nyata melalui pengembangan wirausaha yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka kesempatan kerja, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pelaksanaannya melibatkan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia yang bersinergi dengan kementerian dan lembaga, sektor perbankan, berbagai pemangku kepentingan strategis, lebih dari 3.000 UMKM binaan BI, serta sekitar 1.500 pondok pesantren yang telah menjadi bagian dari program pemberdayaan ekonomi Bank Indonesia.
Perry menegaskan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjalankan usaha, tetapi juga oleh kualitas kewirausahaan yang dimiliki para pelakunya. “Kemampuan kewirausahaan dibangun melalui pendidikan, evaluasi, dan implementasi model bisnis yang telah teruji. Motivasi yang kuat, semangat pantang menyerah, serta kemampuan membangun kerja sama merupakan fondasi penting bagi kemajuan UMKM,” katanya.
Dalam implementasinya, BI menghadirkan empat program unggulan sebagai motor penggerak transformasi kewirausahaan nasional.
Program pertama adalah Cangkir Barista, yang bertujuan meningkatkan daya saing industri kopi Indonesia melalui sertifikasi internasional bagi 400 barista, pendampingan pembukaan kedai kopi, serta penguatan ekosistem yang menghubungkan petani kopi dalam negeri dengan pasar internasional.
Program kedua, Citra Nusa, difokuskan pada pengembangan UMKM sektor wastra Indonesia. Sebanyak 300 pelaku UMKM akan mendapatkan penguatan kapasitas teknis, peningkatan kemampuan kewirausahaan, hingga inovasi desain produk agar mampu menembus pasar ekspor sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Sementara itu, melalui program Air Berkah Indonesia, Bank Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pondok pesantren melalui pengembangan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berbasis potensi lokal. Program tersebut ditargetkan menjangkau 200 pondok pesantren sepanjang 2026.
Adapun program Tani Berkah Indonesia diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian pesantren melalui pemanfaatan teknologi greenhouse. Selain meningkatkan hasil pertanian, program tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dengan target implementasi di 10 pesantren setiap tahun.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi kolaborasi yang dibangun Bank Indonesia bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi syariah, khususnya melalui pemberdayaan pondok pesantren.
Menurutnya, penguatan ekonomi pesantren menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian ekonomi umat sekaligus memperluas manfaat ekonomi syariah bagi masyarakat. “Melalui sinergi yang kuat dan berkelanjutan, kita berharap ekonomi syariah, khususnya yang berbasis pondok pesantren, dapat semakin berkembang dan menghadirkan keberkahan yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujarnya.
Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu menjadi bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan mendukung agenda Asta Cita melalui penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan daya saing UMKM, perluasan akses pembiayaan, hingga pembukaan pasar ekspor.
Melalui sinergi tersebut, Bank Indonesia optimistis ekosistem kewirausahaan nasional akan semakin produktif, inovatif, dan berdaya saing sehingga mampu memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. (feb, tama dini)
