JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100gigawatt (GW) yang diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Namun, lembaga tersebut mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan dengan tata kelola yang baik serta diintegrasikan dengan program elektrifikasi desa demi mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan pembangunan PLTS 100 GW sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pencapaian kapasitas pembangkit, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi sistem energi nasional yang menyeluruh.
“Program listrik desa (Lisdes) perlu menjadi bagian integral dari pengembangan PLTS sehingga elektrifikasi tidak sekadar meningkatkan rasio elektrifikasi, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan mendorong pemanfaatan energi secara produktif untuk menggerakkan perekonomian desa,” katanya.
Fabby menjelaskan IESR telah menyusun pendekatan Solar Archipelago, yaitu peta jalan pengembangan PLTS 100 GW yang menempatkan elektrifikasi pulau-pulau kecil serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian penting dari pemanfaatan energi surya berbasis komunitas sebelum 2030.
Menurutnya, integrasi program listrik desa dengan pengembangan PLTS berbasis potensi energi lokal tidak hanya akan membantu memenuhi target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, memperluas demokratisasi energi, serta mewujudkan transisi energi yang berkeadilan hingga ke berbagai pelosok Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan IESR sebagai tanggapan atas keterangan Menteri ESDM mengenai rencana dimulainya tahap pertama pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu dekat. (feb, tama dini)
