SURABAYA (Suarapubliknews) – Dalam rangka mewujudkan keamanan data-data server serta efisiensi pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan Penandatanganan Pakta Integritas yang bertempat di Lobby Lantai 2 Balai Kota, Jumat (01/03/19).
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya, perwakilan dari Kejaksanaan Negeri Surabaya, serta Polrestabes Surabaya.
Pada kesempatan ini, sebanyak 64 pegawai dari 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya melakukan penandatanganan pernyataan atau janji tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, peran, dan kesanggupan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan salah satu dari pada persyaratan pengamanan IT (Information Technology) adalah Penandatanganan Pakta Integritas. Menurutnya, hal ini dinilai penting sebagai langkah preventif pengamanan data-data server dari sisi internal, demi meningkatkan efisiensi pelayanan publik kepada masyarakat.
“Jadi ini adalah salah satu persyaratan untuk pengamanan IT adalah Pakta Integritas,” kata Wali Kota Risma.
Ia menyampaikan penandatanganan ini merupakan implementasi dari rencana aksi penerapan kemananan data-data server. Pakta integritas menjadi item yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keamanan data-data server. Bahkan, ke depan pihaknya ingin agar keamanan server di masing-masing lingkup OPD Pemkot Surabaya menggunakan shield yang lebih canggih.
“Kalau perlu nanti kita cari pengamanan yang lebih canggih,” ujarnya.
Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menjelaskan bahwa selama ini seluruh operasional di Pemkot Surabaya sudah menggunakan teknologi informasi. Sehingga dalam prosesnya, dibutuhkan sebuah sistem keamanan teknologi yang lebih. Walaupun Pemkot Surabaya sudah menggunakan teknologi kemanan yang canggih, namun hal itu juga harus ditopang dan diimbangi dari sisi internal.
“Tapi tetap pengamanan yang harus dilakukan adalah dari dekat (internal) dengan kita, karena jika pengamanan di tempat lain adalah resiko, karena kita juga harus membayar sewa,” katanya.
Dengan menerapkan pengelolaan berbasis teknologi informasi tersebut, pihaknya mampu menghemat anggaran untuk pengelolaan kertas hingga mencapai Rp 19 M. Sehingga anggaran itu bisa dilimpahkan untuk kebutuhan lain. Karena itu, manajemen berbasis teknologi informasi ini dinilai sangat penting untuk mendukung efisiensi pelayanan publik di Kota Surabaya.
“Uang ini kita kembalikan (lagi) untuk pelayanan ke masyarakat. Karena itu sangat efisien kita menggunakan pengelolaan menggunakan teknologi informasi ini,” imbuhnya.
Di akhir sambutannya, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini berpesan agar para pegawai yang diberi mandat menjaga data server tersebut tidak menyianyiakan kesempatan yang telah diberikan. Karena secara tidak langsung, mereka juga turut serta membantu warga Kota Surabaya.
“Tolong dijaga amanah ini, kalau teman-teman bisa menjaga amanah ini, teman-teman bisa membantu warga Kota Surabaya terutama yang kondisinya kurang,” pungkasnya. (q cox)
