SURABAYA (Suarapubliknews) – Penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Surabaya sepertinya masih terjadi tarik ulur yang kuat antar Fraksi, karena hingga saat ini kabarnya masih ada beberapa Fraksi yang belum menyepakati.
Arif Fathoni anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) berharap agar penyusunan AKD tetap proporsional, dengan cara mengajak semua fraksi, namun karena ruang jabatannya terbatas maka dibutuhkan kelegowoan satu sama lain agar fungsi kedewanan tidak terganggu.
“Dan terkait siapa dan akan ditugaskan dimana, tentu nahkoda koalisisnya tetap di PDIP sebagai partai pemenang di Pileg 2019 di Surabaya,” ucapnya. Senin (16/09/2019)
Menurut Toni-sapaan akrab Arif Fathoni, sejak awal partainya (Golkar) telah berada dalam koalisi (dengan PDIP), karena linier dengan koalisi yang terbangun di Jakarta.
“Bagaimanapun juga hari ini komposisi penyusunan MPR dan DPR itu tetap duduk bareng antar parpol pengusung Pak Jokowi,” tandasnya.
Disinggung soal pernyataannya yang dimuat salah satu media daring soal Fraksi Gerindra, Toni mengkrarifikasi bahwa maksudnya ingin menyampaikan bahwa sejak awal nafasnya kebersamaan, maka Gerindra juga menjadi bagian dalam rangka rekonsiliasi nasional.
“Ya tetap harus dilibatkan. Bahkan PAN, PKS maupun Demokrat-Nasdem, karena tidak bisa tidak ada yang dilibatkan, karena fungsinya yaitu kolektif kolegial,” terangnya.
Sebelumnya, A.H Toni anggota Fraksi Gerindra yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya, sempat menanggapi pernyataan anggota fraksi Golkar (Arif Fathoni) soal keterlibatan fraksinya di penyusunan AKD karena pertimbangan koalisi nasioanal justru akan memunculkan polemik.
“Bisa mengundang polemik diantara kawan-kawan koalisi, jadi itu berbahaya. Kalau dikatakan bahwa mendapatkan posisi ketua Komisi B adalah sebuah iktikat baik dari partai pemenang, maka bisa diartikan, yang tidak dapat sebagai bentuk iktikad tidak baik,” tuturnya.
Nah ketika ada ambigo pemahaman tentang itu, lanjut A.H Toni, maka diantara kawan-kawan koalisi yang sudah terbangun akan berebut dan saling menuntut ektikad baik itu.
“Artinya statemen seperti itu menjadi pisau bermata dua, maka bisa jadi boomerang bagi Golkar sendiri,” imbuhnya.
Menurut dia, kalau konstalasi di pusat menjadi parameter untuk membagi AKD, maka yang terjadi adalah rasa ketidakadilan diantara mereka sesama kawan koalisi, padahal parameter disini adalah perolehan suara partai.
“Maka jika parameternya suara partai, jadi blunder bagi Golkar, karena bisa tidak mendapatkan apa-apa, padahal yang digadang-gadang bisa mendapatkan posisi ketua Komisi A,” tukasnya.
AH.Toni mengaku jika dirinya tidak bermaksud mengintervensi, tetapi hanya turut memikirkan. Jangan sampai proses penyusunan AKD muncul kegaduhan yang berawal dari pemikiran yang beralas pada nilai-nilai keadilan. “Kami berharap lembaga dewan ini bisa mempresentasikan suara masyarakat pemilih,” tambahnya.
Dia juga mengatakan bahwa statemen dari anggota Golkar justru bisa berpotensi menghacurkan koalisi kompromi yang selama ini sudah dibangun oleh PDIP selaku partai pemenang.
“Tanggapan ini kami sampaikan agar statemen statemen seperti itu tidak lagi muncul, karena justru akan merugikan Golkar sendiri,” pungkasnya. (q cox)
